Optika.id - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak mengungkapkan faktor mengapa anak muda saat ini enggan berkecimpung dalam ranah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurutnya, DPD saat ini kehilangan taji dalam menyusun anggaran, wewenang yang kian melemah, hingga jalan ditempat. Maka dari itu, menurutnya banyak senator yang beralih haluan dengan cara mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR di Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Penerimaan Tenaga Ahli AKD di Lingkungan DPR RI TA 2024
"Anggaran ini salah satu power yang dimiliki DPD dalam rangka menyejahterakan daerah untuk menciptakan keseimbangan antara beberapa daerah yang masih miskin dan kaya," ucap Zaki dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023).
Dirinya pun tak menampik bahwa saat ini DPD tengah didominasi oleh orang dari partai politik. Menurutnya, hal tersebut juga merupakan salah satu faktor citra DPD di mata publik kian tergerus. Pasalnya, anggota DPD dianggap lebih banyak bekerja untuk kepentingan partai politiknya saja daripada terjun ke lapangan, berbaur dengan masyarakat dan menyerap lalu menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah.
"Memang Mahkamah Konstitusi tahun 2018 itu melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD. Tapi, anggota parpol itu diizinkan. Sejak 2019, itu banyak sekali orang-orang parpol yang masuk ke anggota DPD," kata Zaki.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas, ICW: Pukulan bagi Publik dan Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut dia menyoroti sejumlah pernyataan dari Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti yang menurutnya La Nyalla lebih sibuk mengomentari isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ketimbang isu-isu daerah. Dan hal itu diamatinya sejak tahun 2019 hingga 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi, bagaimana supaya semua orang bisa maju menjadi calon presiden. Sementara, isu-isu soal kesenjangan satu daerah dengan daerah lain, anggaran yang tidak sesuai, dan penguatan legislasi itu justru sudah dilupakan oleh banyak elite DPD," ujar Zaki.
Baca Juga: MK Ingatkan Pembuat Undang-Undang Jangan Sering Ubah Syarat Usia Pejabat
Tak hanya itu, minimnya peminat DPD juga terkait dengan antipasti publik terhadap lembaga itu sendiri. Dia menilai saat ini masyarakat enggan mendukung calon-calon anggota DPD lantaran menganggap lembaga itu miskin terobosan dan memboroskan anggaran daerah saja.
"Jadi, untuk perbaikan ke depan, saya kira harus bermula dari internal dulu. Perbaiki cara pandang, kemudian tingkatkan integrasi, dan kinerja anggota DPD. Kalau kelihatan bagus dan banyak terobosan, saya kira rakyat akan mendukung DPD," tutur Zaki.
Editor : Pahlevi
