Sepak Bola dan Politik, Tak Bisa Dipisahkan di Indonesia

Optika.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk memisahkan urusan politik dan olahraga. Pidato tersebut disampaikan kepala negara, menyusul banyaknya penolakan terhadap kehadiran tim nasional (timnas) Israel di gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Pernyataan Jokowi tersebut dinilai kontradiktif dengan sikapnya selama ini. Hal ini seperti diungkapkan oleh pengamat politik dan ahli hukum tata negara Refly Harun.

Refly menyebut demikian, lantaran faktanya, Jokowi merestui Menteri BUMN Erick Thohir untuk rangkap jabatan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI.

Baca Juga: Sindir Ganjar dan Koster, Jokowi: Politik dan Sepak Bola Jangan Dicampur

"Itulah saya bilang nggak konsistennya. Jokowi selalu bilang pisahkan politik dan olahraga," ujar Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, seperti dikutip Optika.id, Sabtu (1/4/2023).

"Tapi ketika dia merestui Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, kentara betul ada langkah-langkah politik yang sedang dijalankan yaitu untuk menunggangi perhelatan U-20 ini, untuk menarik kaum milenial, ternyata gagal total," lanjutnya.

Menurut Refly, ngototnya Erick Thohir masuk ke jajaran kepengurusan PSSI, hal ini berkaitan dengan tujuannya demi bisa mendongkrak elektabilitas dan popularitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Erick Thohir ngotot menjadi Ketua Umum PSSI di tengah kesibukannya menjadi Menteri BUMN, dan upaya dia untuk maju dalam kontestasi perhelatan Pilpres ke depan, baik sebagai capres atau calon wakil presiden," sambung alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Piala Dunia U-20 yang kini telah dibatalkan FIFA untuk digelar di Indonesia, tutur Refly, apabila jadi digelar, maka akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Erick Thohir itu sendiri.

"Dan perhelatan usia 20 adalah salah satu wahana atau sarana untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas, karena pasti akan ditonton banyak mata di republik ini," ungkap Refly.

"Saya sudah membayangkan Erick Thohir akan memanfaatkan itu untuk muncul terus-menerus di televisi, sebagaimana yang dia tunjukkan dengan muncul terus-menerus di ATM," terangnya.

Minta Tak Campuradukkan Sepak Bola dan Politik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik. Permintaan RI 1 tersebut berkaitan dengan adanya penolakan timnas Israel ikut bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia.

"Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan politik," kata Jokowi melalui tayangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/3/2023).

Jokowi menegaskan kalau pemerintah Indonesia tetap memegang komitmennya yakni mendukung Palestina merdeka. Pemerintah, ucap Jokowi, selalu menyuarakan penolakan penjajahan dalam bentuk apa pun pada forum-forum bilateral, multilateral maupun forum internasional lainnya.

Namun di sisi lain, bukan hal mudah Indonesia akhirnya bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kepala Negara menyebut kalau Indonesia harus melewati proses seleksi panjang sampai akhirnya bisa menjadi tuan rumah.

Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, pemerintah belum mengetahui negara mana saja yang lolos menjadi peserta Piala Dunia U-20. Melalui proses pra kualifikasi, timnas Israel dipastikan lolos menjadi peserta dan pemerintah Indonesia baru mengetahuinya pada Juli 2022.

Politisasi Berlebihan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyesalkan nasib Indonesia yang dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritik pemerintah karena Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Ia menilai politisasi yang berlebihan menyebabkan Indonesia batal jadi tuan rumah ajang tersebut.

Ia mengaku maklum jika sejumlah pihak di Indonesia ingin membela Palestina dengan melarang keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20. Tetapi menurut dia kompetisi olahraga kelas dunia itu bukan forum yang tepat untuk melakukannya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Jelas posisi kita perjuangkan kemerdekaan Palestina. Yes! Itu ada dalam semangat Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan campuradukkan. Forumnya tidak sama," tegas AHY saat berbicara di hadapan perwakilan anak muda Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis malam (30/3/2023).

AHY mengatakan Indonesia punya banyak forum untuk memperjuangkan Kemerdekaan Palestina. "Ada namanya PBB. Kalau mau disampaikan di situ, kalau mau perjuangkan Palestina," tegas putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Lebih lanjut AHY mengatakan ia menyesalkan dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA. Menurutnya pencoretan itu mencoreng muka Indonesia di dunia internasional.

"Saat ini kita malu di dunia internasional karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri. Situasi yang sifatnya sangat politis," tegas dia.

Ia juga meragukan ketulusan sikap para pihak yang memicu kontroversi, seperti menolak kedatangan Timnas Israel di Indonesia. Menurutnya komentar-komentar para tokoh tersebut sifatnya sangat politis.

"Kita patut bertanya pada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua," lanjut dia.

"Masa tidak sama presiden dengan gubernur, pemerintah pusat tidak sama dengan pemerinah daerah. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini?" sindir dia.

Sepak Bola Tak Bisa Dipisahkan dari Politik

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy menilai olahraga seperti sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tak mencampuradukkan urusan olahraga dan politik, pada Selasa (28/3/2023) lalu. Hal tersebut disampaikan Jokowi sebelum pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Indonesia oleh FIFA.

Rudy beranggapan, bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui keikutsertaan Timnas Israel saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA. Selain itu, dia menilai Jokowi tidak memahami soal konstitusi dan adanya misi bersatunya Indonesia dengan olahraga sepakbola.

"Yang namanya kepala negara kan punya hak politik. Jangan dicampur aduk dengan olahraga, enggak bisa. Bung Karno mempersatukan bangsa Indonesia itu dengan sepak bola politik," kata Rudy seperti dilansir dari Kompas, Sabtu (1/4/2023).

Ia menjelaskan bahwa Presiden Pertama Indonesia Soekarno menyatukan Indonesia, dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I yang digelar di Kota Solo pada 1948. Kegiatan PON I itu dilaksanakan pada tanggal 9 September-12 September 1948 yang dibuka langsung oleh Presiden Soekarno.

Ditarik dari sisi sejarah, pelaksanaan PON di Solo ini juga membawa misi untuk membawa persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga membawa misi pembuktian ke dunia bahwa bangsa Indonesia yang dalam keadaan terjepit akibat Perjanjian Renville, tetap mampu mengadakan event olahraga dengan skala nasional.

"Ada tujuannya Bung Karno menyatukan bangsa Indonesia dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama 1948 di Kota Solo. Itu,politik. Politik adalah tujuan partai politik adalah alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat," tegas Rudy.

Rudy menggarisbawahi dirinya dan PDI-P tidak menolak Piala Dunia U-20 di Indonesia, tapi menolak Timnas Isreal, bermain di Indonesia.

"Sebetulnya kita tidak ingin mencari kesalahan siapa pun. Namun yang perlu saya sampaikan biar semua juga paham bahwa PDI Perjuangan itu tidak menolak Piala Dunianya ya. Kita menyampaikan kepada FIFA supaya berlaku adil," jelasnya.

"Dan PDI Perjuangan tetap berpegang pada konstitusi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," pungkasnya.

Editor : Pahlevi