Saiful Mujani Heran Dukungan Senior Jenderal TNI pada Prabowo Maju Capres

Optika.id - Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mengungkapkan rasa herannya terkait dukungan yang diberikan oleh para senior jenderal TNI kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Saiful melalui akun Twitter pribadinya, @saiful_mujani, pada Kamis (4/5/2023).

Saiful merasa bingung karena para senior jenderal TNI sebelumnya pernah menjadi pihak yang memeriksa kasus penculikan aktivis pada tahun 1998, yakni Prabowo Subianto diadili.

Saiful menulis, "Pak Wiranto Pangab ketika terjadi penculikan aktivis di penghujung Orba, Subagyo Kasad waktu itu. Mereka membentuk tim untuk menyidang Prabowo apakah ia bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis." Hal ini dikutip oleh Optika.id, pada Jumat (5/5/2023).

Saiful juga menyebutkan beberapa tokoh lainnya seperti Agum Gumelar dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ikut serta dalam proses sidang terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait kasus penculikan aktivis pada akhir Orde Baru dan pelanggaran kode etik.

Hasil sidang menyatakan bahwa Prabowo terbukti bertanggung jawab atas kasus tersebut dan menyebabkan Prabowo dipecat dari dinas militer TNI. Di akun Twitter-nya, Saiful menjelaskan alasan mengapa ia membahas isu penculikan aktivis 1998 yang melibatkan Prabowo.

Menurutnya, isu ini merupakan masalah mendasar yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin pada Pemilihan Umum mendatang. "Bagi saya, ini adalah masalah mendasar. Saya akan terus membicarakannya tanpa henti jika orang yang terlibat dalam kasus ini ingin menjadi pemimpin negara yang membutuhkan dukungan rakyat. Masalah ini tidak akan kadaluarsa," tulisnya.

Masalah HAM

Netizen memberikan tanggapan terhadap sorotan Saiful terhadap dukungan para senior Jenderal TNI kepada Prabowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Sebuah akun menyebut bahwa Prabowo bahkan diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi menteri pertahanan.

Saiful menanggapi bahwa Jokowi tidak meminta pendapat rakyat dalam pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan. Akun lain menyebut bahwa tragedi 1998 selalu dikaitkan dengan Prabowo setiap pemilu dan Saiful menjawab bahwa hal tersebut merupakan masalah dasar dan tidak akan berhenti disuarakan. Sementara itu, akun lainnya menyatakan bahwa masalah HAM yang melibatkan Prabowo dan Wiranto sudah selesai dan menyarankan untuk langsung menyampaikan protes ke Presiden Jokowi jika ada keberatan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sidang Pencopotan

Pada akhir masa pemerintahan Soeharto, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), tetapi kemudian dilengserkan oleh BJ Habibie setelah transisi kepresidenan. Prabowo digantikan oleh Mayjen TNI Johny J Lumintang dan diangkat sebagai Staaf Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letjen TNI Arie J Kumaat. Prabowo tidak menanggapi diam sikap Habibie yang mencopotnya dari jabatannya.

Habibie mengatakan bahwa Prabowo dicopot karena gerakan pasukan Kostrad pimpinan Prabowo menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Merdeka yang membuatnya khawatir akan adanya kudeta.

"Anda tidak dipecat, tapi dipindah tugaskan," ucap Habibie.

Prabowo membela diri dengan menyatakan bahwa niatnya hanya ingin menjaga keamanan presiden.

"Tapi itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," ujar Habibie mendebat Prabowo lagi.

Namun, keputusan untuk mencopot Prabowo tidak berubah dan ia pindah tugas ke Bandung. Setelah itu, Prabowo disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari pangkat Letnan Jenderal.

Sejak saat itu, Prabowo lebih banyak bergerak di luar militer dan berada di barisan oposisi. Namun, pada Oktober 2019, Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia oleh Presiden Jokowi.

Editor : Pahlevi