Mantan Pati TNI-Polri Beri Peringatan pada Pejabat Negara dan Aparat Untuk Tetap Jaga Netralitas!

Optika.id - Beberapa puluh mantan perwira tinggi (Pati) TNI-Polri dari ketiga angkatan berkumpul dalam acara halalbihalal dan mengeluarkan peringatan kepada pejabat negara dan aparat pemerintah agar tetap menjaga netralitas mereka menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?

Mereka menolak segala upaya untuk mengganggu eksistensi dan kredibilitas kandidat oposisi dalam ajang kontestasi yang sah berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku.

Para Jenderal purnawirawan ini mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah yang memegang teguh sumpah jabatannya serta menegaskan bahwa semua pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka menekankan bahwa segala upaya yang mencederai pelaksanaan Pemilu 2024 dan para pesertanya merupakan upaya menciderai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa. Para Jenderal purnawirawan ini berasal dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024

"Segala upaya yang bisa menciderai pelaksanaan Pemilu 2024, maupun para pesertanya pada hakikatnya merupakan upaya menciderai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap para purnawirawan, Senin (8/5/2023).

Ia didampingi para jenderal purnawirawan saat membacakan pernyataan bersama ini. Karena itu, para Jenderal purnawirawan ini mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah, termasuk di jajaran TNI-Polri yang memegang teguh sumpah jabatannya.

Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X

"Negara menjadi bermartabat, maju, kuat dan sejahtera karena memiliki pejabat serta aparat yang berintegritas tinggi dan berkomitmen kuat demi kemajuan bangsa," kata Ediwan. Para Jenderal purnawirawan ini datang dari Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Editor : Pahlevi