Optika.id - Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan ketidakinginannya untuk menjadi seorang pemimpin yang sering mengubah pernyataan dan kebijakan hanya untuk mengejar popularitas.
Baca Juga: Khofifah Effect di Pilpres 2024 Akan Berlanjut pada Pilkada se-Jatim
Hal ini ia sampaikan ketika ditanya oleh wartawan mengenai beberapa isu yang menarik perhatian publik. Ketika awak media menanyakan mengapa Anies terlihat ambigu dalam beberapa pernyataannya terkait kebijakan pemerintah, seperti IKN Nusantara dan UU Cipta Kerja, Anies menyatakan bahwa ia lebih fokus pada gagasan, rekam jejak, dan karya nyata.
"Kami tidak fokus pada isu-isu yang saat ini terlihat menarik untuk diperbincangkan. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan sekadar pembicaraan yang ramai," ujar Anies setelah memberikan pidato politik di Gedung Tenis Indoor Senayan Jakarta pada hari Minggu (7/5/2023) sore.
Ia mengingat bahwa ia telah melakukan hal yang sama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baginya, lebih baik diam daripada menyampaikan sesuatu yang belum pasti.
"Kami selalu bekerja, pembicaraan dilakukan, dan baru diumumkan setelah semuanya selesai. Kami tidak terbiasa menyampaikan segalanya sebelum matang. Karena masyarakat menginginkan pemimpin yang bertanggung jawab dan tidak membingungkan," jelas Anies.
Baca Juga: Hasto Soal Pilkada Jakarta, Masukan Rakyat Masih Didengarkan!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anies juga menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi pemimpin yang berubah-ubah dalam kebijakannya hanya untuk mengejar popularitas atau dukungan pemilih saat ini.
"Hari ini A, besok B, lusa C - bagi rakyat, ke mana arah Republik ini jika kita terus berubah-ubah. Dalam sebuah pembicaraan, pasti ada dinamika. Biarkan dinamika itu selesai, baru sampaikan kepada publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat bahwa ungkapan pemimpin dapat dipegang dan diandalkan, dan itulah yang kami lakukan sekarang," tambahnya.
Baca Juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Anies menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan spesifik yang saat ini menjadi pro dan kontra di masyarakat baru akan diumumkan setelah ada kesepakatan dengan tiga partai politik pengusungnya dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Kami sebagai tiga partai akan berbicara dengan publik, menyampaikan fakta dan rincian kebijakan. Prosesnya membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan dinamika diskusi, tetapi pada akhirnya, ketika semuanya selesai, baru kami akan mengumumkannya," tutupnya.
Editor : Pahlevi
