Optika.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (SP) memilih untuk tetap menjaga soliditas Koalisi Perubahan dan tidak gentar menghadapi serangan hukum terhadap Nasdem dan serangan bisnis terhadap dirinya.
Baca Juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Terkait penahanan Johnny G Plate, Surya Paloh memilih untuk menghormati hukum.
SP tetap teguh dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Nasdem dan meminta Anies Baswedan datang ke kantor Nasdem setelah berita penahanan Johnny G Plate.
Sikap mempertahankan Anies Baswedan sebagai pilihan capres Nasdem di tengah gempuran dan ancaman penguasa adalah tindakan nasionalisme yang patut diapresiasi.
Ternyata, SP tidak gentar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tindakan yang diterimanya. Bahkan, SP dan Nasdem mungkin menguntungkan karena publik yang menginginkan perubahan tidak ragu dengan komitmen perubahan Nasdem meskipun dengan harga yang mahal.
Banyak yang memprediksi bahwa Nasdem akan mendapatkan keuntungan maksimal dari penahanan Sekjen mereka pada 2024 mendatang.
Pemilihan Tindakan Selektif di Antara Menteri Jokowi yang Terlibat Korupsi
Baca Juga: Surya Paloh Kembali Jadi Ketum, Ingin Kader Tak Ganggu Parpol Lain!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah penahanan Johnny G Plate, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi.
Kejagung akan menyelidiki aliran dana proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ke Partai Nasdem.
Pernyataan Kuntadi tersebut terlihat aneh, karena dalam kasus penegakan hukum terhadap Juliari Batubara, Menteri Sosial dari PDIP, dan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra, tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan pengembangan kasus kepada partai pendukung menteri tersebut.
Baca Juga: Anies Saat di Kongres NasDem: Ada Kalanya Bersama, Ada Kalanya Tidak!
Menteri Jokowi lainnya yang terlibat korupsi seperti Idrus Marham, Menteri Sosial dari Partai Golkar, dan Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga dari PKB, juga tidak dikaitkan dengan partai pendukung mereka.
Pernyataan tersebut terlihat sebagai tindakan selektif, dan nampaknya Kejagung memiliki niat untuk menyelidiki Nasdem.
Perlu diingat bahwa Kejagung dipimpin oleh Jaksa Agung ST Hasanuddin, yang didukung oleh PDIP dan merupakan adik dari TB Hasanuddin, seorang politisi PDIP. Jaksa Agung adalah bawahan langsung dari Presiden, sehingga sulit menolak kemungkinan pengembangan kasus terhadap Nasdem jika tidak ada keterlibatan dari Istana.
Editor : Pahlevi
