Optika.id - Rizal Ramli, seorang ekonom Indonesia yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, mengkritik bahwa kekejaman rezim saat ini dianggap lebih buruk daripada masa Orde Baru.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Menurutnya, kebebasan berpendapat, yang merupakan warisan reformasi, terhambat oleh peraturan baru yang berujung pada sanksi hukum.
Selain itu, dia menyoroti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan dan Undang-Undang KUHAP menjadi ancaman yang serius bagi para kritikus penguasa.
"Dalam KUHAP yang baru, jika ada mahasiswa atau rakyat yang mengkritik menteri, gubernur, bupati, atau anggota DPR, mereka bisa dipenjara. Ini jauh lebih kejam dari zaman Soeharto. Pada masa Soeharto, hanya mengkritik presiden yang bisa dipenjarakan," ujar Rizal Ramli dalam acara peringatan 25 tahun reformasi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, seperti dikutip Optika.id.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
Rizal Ramli juga menyebut bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran, di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin tak terkendali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara ironis, anak-anak Presiden diduga terlibat dalam bisnis yang diduga didanai oleh pengusaha tak jujur. Hal tersebut juga dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bisnis keluarga Presiden. Dalam enam tahun berkuasa, anak-anaknya sudah memiliki 60 perusahaan. Sementara Tommy Soeharto membangun bisnis tersebut setelah Soeharto berkuasa selama 15 tahun," ungkap Rizal Ramli, yang juga dikenal sebagai Menko Ekuin Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Dalam diskusi tersebut, Rizal Ramli juga mengajak para mahasiswa, terutama di UI, untuk tidak terjebak dalam ketegangan Pemilihan Presiden 2024. Alih-alih terlibat dalam politik elektoral praktis, ia menyarankan agar para mahasiswa fokus pada perbaikan sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia.
"Para mahasiswa, jangan terjebak dalam drama Pemilihan Presiden dan Calon Presiden. Fokuslah pada perbaikan sistem untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan," demikian pesan Rizal Ramli.
Editor : Pahlevi
