Optika.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Diah Nurwitasari menyampaikan kritik kepada Pemerintah terkait program subsidi motor listrik yang sepi peminat.
Baca Juga: Warga Jakarta Menyatakan Siap Tinggalkan PKS Usai Tak Jadi Dukung Anies
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Eselon I Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI pada Senin, 12 Juni 2023, dilakukan pembahasan mengenai progres pelaksanaan Kegiatan TA 2023 dan Pembahasan RKA-K/L serta RKP tahun 2024. Pembahasan dilakukan secara terbuka di Ruang Komisi VII Gedung Nusantara I, Komplek DPR.
Ada berbagai isu strategis yang menjadi bahasan dalam RDP tersebut. Di antaranya seperti program subsidi motor listrik, progres pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2023, perkembangan industri yang ada di dalam negeri, hingga terkait rencana pengembangan sektor perindustrian tahun 2024.
Atas paparan tersebut, Diah memberikan beberapa catatan dan kritik kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian RI.
Diah berpandangan tentang program subsidi motor listrik. Dia memberikan kritik kepada Kemenperin RI terkait sepinya peminat dari program tersebut.
Anggaran 2023 itu 1,4 triliun untuk kuota 200,000 subsidi motor listrik, baru hanya terealisasi 4 unit saja dan yang daftar juga hanya 696. Ini kenyataan yang harus dikaji, kata Diah dalam keterangan resminya dikutipOptika.id, Selasa, (13/6/2023).
Menurutnya, program tersebut terlihat sangat dipaksakan. Dia pun menegaskan program tersebut untuk dievaluasi dan cenderung untuk dihentikan.
Dengan kenyataan tersebut, program ini seperti sangat dipaksakan. Atas hal-hal tersebut saya cenderung untuk program ini dihentikan saja! tegas Diah.
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Pilih Suswono Jadi Cawagub RK di Pilgub Jakarta
Selain itu, politisi PKS ini juga memberikan kritik kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka atau Dirjen IKMA tentang pelaksanaan pembentukan Wirausaha Baru (WUB) yang harus lebih diperhatikan karena UMKM menjadi penopang dalam perekonomian kita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kita tahu bahwa di tengah resesi global,UMKM kitalah yang dapat menjadi penopangnya. Sehingga program yang berkaitan pengembangan UMKM harus lebih diperhatikan, ujarnya.
Kemudian dia melanjutkan pandangannya mengenai perkembangan industri halal yang ada di Indonesia. Diah menilai bahwa pemerintah masih belum serius dalam mengelola industri halal, padahal potensinya sangat besar dan dibutuhkan.
Realisasi anggaran 2023 masih sangat kecil, kami melihat keberpihakan Kementerian Perindustrian terkait fasilitasi dan penguatan industri halal harus lebih diseriusi dan diperhatikan, tegas Politisi Perempuan PKS asli jawa Barat itu.
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
Sebagai informasi, berdasarkan sisapira.id, situs yang disiapkan untuk pusat informasi subsidi motor listrik Kemenperin diakses pada hari ini ada terdapat 746 proses pendaftaran, 6 terverifikasi, 4 tersalurkan dan sisa kuota 199.244 unit.
Proses pendaftaran artinya Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai salah satu dari 4 kriteria penerima bantuan telah mendapatkan potongan harga pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua.
Terverifikasi berarti proses verifikasi kesesuaian data transaksi penjualan (Biodata Konsumen, STNK dan TNKB). Akan diajukan penggantian potongan harga ke Pemerintah untuk Perusahaan Industri.
Sementara, pengertian tersalurkan adalah telah dilakukan penggantian potongan harga KBL berbasis baterai roda dua dari pemerintah ke perusahaan industri.
Editor : Pahlevi
