Optika.id - Peran Wakil Presiden juga memiliki kepentingan yang sangat penting dalam pemerintahan, tidak hanya Presiden. Namun, sayangnya, proses penentuan Wakil Presiden seringkali dipengaruhi oleh politik transaksional.
Baca Juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?
Posisi Wakil Presiden sering dianggap sebagai cadangan, dan seringkali hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat elektabilitas dan popularitas calon Presiden. Bahkan, Wakil Presiden kadang-kadang hanya dianggap sebagai penyandang dana.
Untuk menghentikan praktik politik transaksional ini, Profesor Jimly Asshiddiqie, anggota MPR RI dari unsur kelompok DPD RI, menyatakan perlunya reformasi dalam sistem pemerintahan dan kepresidenan.
"Semua pemimpin partai yang terlibat dalam transaksi ini tidak sehat untuk kualitas kepemimpinan nasional di masa depan. Jadi, pasangan calon ini seharusnya terbentuk berdasarkan hasil transaksi," kata Jimly saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Gedung DPR RI, pada Rabu (21/6/2023).
Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Bagaimana seharusnya? Menurut saya, Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, sementara Wakil Presiden dipilih oleh MPR dari dua calon yang diajukan oleh Presiden," lanjutnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa dengan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, akan memudahkan koordinasi partai koalisi.
Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
"Namun, Wakil Presiden tetap menjadi pembantu Presiden. Dia harus tunduk kepada Presiden," tegas Senator Jakarta tersebut.
Editor : Pahlevi
