Optika.id - Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku telah mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menginginkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Menurut SBY, tidak ada yang salah dengan keinginan Jokowi tersebut karena setiap orang, termasuk Presiden, memiliki hak untuk memiliki keinginan dan harapan.
Baca Juga: Obral Kursi Menteri Untuk AHY dan Demokrat yang Pikun Konflik Agraria
Pernyataan tersebut disampaikan oleh SBY dalam bukunya yang berjudul 'Pilpres 2014 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi', yang diterbitkan pada 18 Juni 2023. SBY menduga bahwa keinginan Jokowi tersebut akan mendorong upaya politik untuk mencapai tujuan dan sasarannya.
"Dalam politik, ada banyak cara. Yang penting adalah mencapai tujuan, seperti yang dikatakan oleh beberapa kalangan. Dalam politik, masalah halal dan tidak halal bersifat subjektif, tergantung dari sudut pandang masing-masing," kata SBY dalam artikelnya, Rabu (28/6/2023).
SBY menyatakan bahwa jika Jokowi benar-benar melakukan upaya politik dengan meminta dukungan para pimpinan partai politik dan mereka menyetujuinya, maka tindakan Jokowi tidak bisa disalahkan.
Menurut SBY, Jokowi hanya melampaui batas jika ia menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencegah terbentuknya pasangan calon presiden-calon wakil presiden ketiga.
Selain itu, SBY melanjutkan, jika Jokowi dan para pembantunya bekerja keras agar pimpinan partai politik di kabinet tidak membentuk pasangan ketiga, hal itu akan menjadi masalah. SBY mengatakan bahwa beberapa pimpinan partai politik telah diancam baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
"Bahasa yang dapat dipahami oleh publik adalah bahwa mereka akan dijadikan tersangka dalam proses penuntutan hukum. Konon, Jokowi dan para pembantunya memiliki kasus pelanggaran hukum dari pimpinan partai politik tersebut," kata SBY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika hal tersebut benar, SBY menyebutnya sebagai kasus yang serius. Menurutnya, Jokowi akan terlihat melakukan politik pilih kasih. Jika pimpinan partai politik mengikuti keinginan Jokowi, meskipun mereka memiliki kasus hukum, maka mereka akan aman. Namun, sebaliknya.
"Ini tidak dapat mencegah tuduhan terhadap Presiden Jokowi sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak adil," kata SBY, mantan Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Secara pribadi, SBY menyatakan tidak setuju jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden dibatasi. "Apa alasan dan kepentingannya? Apa yang salah jika ada lebih dari dua pasangan?" ujar SBY.
Di akhir artikelnya, SBY menyampaikan beberapa disclaimer. Ia menjelaskan bahwa narasi yang dibangun dalam artikel tersebut berdasarkan percakapan di ruang publik dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Namun, SBY menyebut bahwa informan tersebut meminta untuk sementara waktu tidak mengungkapkan identitasnya.
Selain itu, SBY menekankan bahwa sebagai sesama warga negara, ia meminta agar tindakan yang jelas mengganggu dan berbahaya dalam rangka Pemilu 2024 dihentikan. SBY juga menegaskan bahwa artikel ini dibuat dengan niat dan tujuan yang baik.
Editor : Pahlevi
