Optika.id - Bertambahnya politisi perempuan di bidang politik bisa berdampak banyak pada kebijakan berperspektif gender di Indonesia. hal itu dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Ayu Darmawati yang mengajak agar semua pihak, khususnya perempuan, turut andil dalam dunia politik.
Baca Juga: Bagaimana Jika Menstruasi Datang Terlambat pada Anak Perempuan?
Bintang menilai jika semakin banyak perempuan yang duduk di kursi parlemen, maka kebijakan dan program yang dibuat akan lebih inklusif, memiliki perspektif gender serta tepat sasaran. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga harus menyesuaikan dengan persoalan yang ada dan dihadapi di lapangan sebagai sesama perempuan.
Walaupun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dijamin dalam konstitusi dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga hampir setara, namun kesenjangan gender masih terjadi khususnya dalam hal politik, kata Bintang dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/7/2023).
Keterwakilan perempuan di lembaga legislative memang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini berdasarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia yang masih berada pada angka 76,2 saja.
Melihat hal tersebut, Bintang mengaku menyayangkan adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang politik. Pasalnya, dia mengaku jika konstruksi sosial yang saat ini berkembang menjadikan para perempuan tidak mempunyai akses seluas seperti yang laki-laki dapatkan. Perempuan, ujarnya, masih belum bisa berpartisipasi, belum bisa menentukan arah dan mendapatkan manfaat pembangunan yang sama. Khususnya, dalam ruang-ruang politik yang maskulin.
Keterlibatan perempuan di ruang politik juga tidak didukung oleh lembaga penyelenggara pemilu. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menurut Bintang, berpotensi mengurangi partisipasi perempuan calon anggota legislatif, yang dapat menyebabkan turunnya persentase keterwakilan perempuan.
Baca Juga: Berikut Ini Sejumlah Nama Baru yang Punya Potensi Lolos ke DPRD Kota Surabaya Dapil II
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat data indeks, fakta di lapangan dan mempertimbangan jumlah perempuan yang mencapai setengah penduduk, membuat kita sesama perempuan perlu saling bersinergi, dan perlu saling memotivasi satu-sama lain untuk mendorong keterwakilan perempuan di politik, ucap Bintang.
Sementara itu dalam keterangan yang sama, Agung Putri Astrid selaku Staf Khusus Menteri PPPA menyampaikan jika pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebagai upaya agar kebijakan serta implementasi program yang mendukung keterwakilan perempuan di ranah parlemen bisa tercukupi.
Termasuk, untuk mengatasi beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan ketika terjun ke ranah politik. Perempuan, selain mendapatkan dukungan dari program dan kebijakan pemerintah, juga diharapkan untuk saling mendukung calon legislatif sesama perempuan.
Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
Jumlah perempuan di Indonesia, sambung Putri, sudah mencapai setengah dari populasi penduduk sudah sepatutnya untuk memilih sesama perempuan. Putri menilai, dengan seimbangnya jumlah partisipasi perempuan dan laki-laki di parlemen, maka nantinya bisa memperbaiki kualitas kebijakan ekonomi, sosial, politik dan aspek-aspek lainnya.
Perempuan diharapkan bukan hanya bisa berpolitik saja, tapi lebih dari itu yakni dipertimbangkan suaranya dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Saat ini jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai 21%, kata Putri.
Editor : Pahlevi
