Optika.id - Mayoritas masyarakat diyakini tidak akan memilih calon presiden (capres) yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini didasarkan pada temuan survei Indostrategic.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
Survei Indostrategic menunjukkan bahwa hanya 19,3 persen dari 1.400 responden yang akan memilih capres pilihan Presiden Jokowi. Sementara itu, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak akan memilih capres pilihan Jokowi.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan bahwa sekitar 56,6 persen responden memilih untuk tidak mengikuti pilihan capres Jokowi. Selain itu, ada 21 persen responden yang masih ragu-ragu dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
"Ini masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan positioning Presiden Joko Widodo," kata Khoirul saat menyampaikan hasil survei Indostrategic untuk periode 9-20 Juni 2023 di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Temuan ini sejalan dengan data lain yang diperoleh oleh Indostrategic mengenai sikap Jokowi terkait Pemilihan Presiden 2024. Sebanyak 64,4 persen responden berpendapat bahwa Jokowi sebaiknya bersikap netral dalam Pemilihan Presiden 2024.
Selanjutnya, 15,5 persen responden merasa ragu-ragu terhadap sikap Jokowi terkait Pemilihan Presiden 2024. Sedangkan, 16,4 persen responden lainnya tidak masalah jika Jokowi tidak bersikap netral dan memanfaatkan kekuasaannya untuk salah satu kandidat capres.
Baca Juga: Terungkap! Kubu yang Paling Banyak Menawarkan Serangan Fajar ke Pemilih: Paslon 2 dan 3
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, Khoirul menegaskan bahwa data ini tidak secara langsung menguntungkan poros perubahan. Pasalnya, sebanyak 56,2 persen responden masih memilih capres-cawapres yang mewakili semangat keberlanjutan.
Sedangkan, responden yang memilih capres-cawapres yang mewakili semangat perubahan baru sebesar 43,1 persen. Khoirul mengingatkan bahwa angka ini tidak jauh berbeda dari hasil pemilihan presiden pada 2014 dan 2019.
"Ketika narasi tentang keberlanjutan dipertimbangkan, angka tersebut sama. Pada waktu itu, Presiden Jokowi sebagai petahana memperoleh 55 persen suara dan Prabowo memperoleh 45 persen suara," kata Khoirul.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Dosen dari Universitas Paramadina tersebut menambahkan bahwa dalam konteks narasi, pilihan antara keberlanjutan dan perubahan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa angka 56 persen tersebut perlu diantisipasi.
"Angka 56 persen bukanlah angka tunggal karena pendukung keberlanjutan saat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar," kata Khoirul.
Editor : Pahlevi
