Optika.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menghemat anggaran sebesar ratusan triliun rupiah dan meningkatkan penerimaan pajak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, setelah menghadiri acara webinar yang diadakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa siang (18/7/2023).
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
"Menurut pandangan saya, KPK telah memberikan bantuan yang luar biasa kepada kami. Membangun ekosistem digitalisasi yang mengurangi potensi orang untuk melakukan korupsi," ujar Luhut kepada wartawan pada Selasa siang (18/7/2023).
Luhut memberikan contoh bagaimana KPK membantu pemerintah dalam hal e-katalog. Saat ini, penyalahgunaan dana di daerah telah berkurang secara signifikan.
Baca Juga: Nama Bobby-Kahiyang Muncul dalam Sidang Dugaan Korupsi Eks Gubernur Malut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Yang penting adalah jangan mengabaikan ini, karena KPK memiliki tiga fungsi; edukasi, pencegahan, dan penindakan. Kita selalu senang menyaksikan penindakan dramatis, tetapi menurut saya, itu tidak boleh menjadi satu-satunya fokus," kata Luhut.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Walikota Semarang: Mohon Doanya
Selain e-katalog, Luhut juga menyebut bahwa KPK telah membantu pemerintah dalam hal Simbara, sistem logistik nasional, national single windows, dan ekosistem pemerintah berbasis elektronik. Semua ini terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang telah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah dan meningkatkan penerimaan pajak.
Editor : Pahlevi
