Optika.id - Fenomena penangkapan pejabat di tahun politik menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?
Seorang peneliti ahli utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menyatakan bahwa cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum adalah tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.
"Ini yang membuat demokrasi kita tidak sehat, karena kontestasi politik akan diikuti oleh kompetisi yang tidak setara," kata Siti Zuhro di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/7/2023).
Dia juga menyatakan bahwa tidaklah tepat jika seseorang harus dipecat dengan menggunakan instrumen hukum hanya karena pandangannya tidak sejalan dengan pemerintah.
Dia memberikan contoh kasus mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ketika masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Konon, Johnny ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.
Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Menurut saya, ini tidak tepat. Jadi, setiap orang yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus dihukum, apakah itu benar?" dia menanyakan.
Menurutnya, kualitas demokrasi di Indonesia saat ini sedang menurun akibat fenomena penangkapan pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
Dia menambahkan bahwa dalam kompetisi politik seharusnya memegang prinsip kesetaraan agar tidak ada pihak yang diperlakukan lebih berat dari yang lain. Dia juga menyatakan bahwa kompetisi politik di Indonesia saat ini tidaklah sehat.
"Ini tidak masuk akal, bagaimana bisa mengadu kelas bulu dengan kelas berat, itu tidak mungkin," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
