Optika.id - Kritikan Rocky Gerung yang dianggap telah menghinda dan menjatuhkan martabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena umpatan kasar di dalamnya, dinilai oleh Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat harus ada setidaknya tiga aspek yang diperhatikan agar bisa melihat dari arah yang berbeda.
Baca Juga: Rocky Gerung: Jokowi Rakus Akan Kekuasaan
Aspek pertama adalah dilihat dari profesiinya, kemudian cara dan substansi kritik yang dilontarkan, serta Bahasa yang digunakan.
Dalam tayangan kanal siniar (podcast) Nusantara2045 yang bertajuk Kontroversi Rocky Gerung, Kebebasan atau Hasutan dia menjelaskan bahwa apabila kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung salah, maka bisa dilanjutkan ke proses hukum. Akan tetapi, jika substansinya benar, maka harus didengarkan.
Buat saya ada beberapa aspek dari kritik (Rocky). Ini juga sebagai pendewasaan demokrasi, ujar Komaruddin dalam tayangan podcast tersebut yang dikutip Optika.id, Jumat (11/8/2023).
Menurut dia, ada bagian yang menarik dari kritik Rocky sebagai penciptaan demokrasi di Indonesia. akan tetapi, dia menegaskan bahwa yang perlu jadi perhatian adalah apakah kritik yang Rocky lontarkan ada kesalahan atau tidak. Kesalahan yang dimaksud oleh dia misalnya adanya pelanggaran etika, kebohongan dan sejenisnya.
Dia menegaskan bahwa negara seharusnya tidak boleh kalah hanya oleh perbuatan seorang Rocky Gerung yang merupakan warga negara Indonesia juga. Serta, seluruh masyarakat saat ini juga tengah menantikan bagaimana akhir dari frasa kritik yang disampaikan olehnya tersebut.
Pasalnya, Indonesia menurutnya tak kekurangan ahli hukum, tata Bahasa dan para ahli di bidangnya yang bisa saling membuka forum ilmiah atau berdebat secara terbuka mengenai frasa kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung.
Kalau salah, tunjukkan, namun jika benar, bagaimana menyikapinya. Jadi Indonesia punya kualitas dalam kehidupan demokrasinya, kata Komaruddin.
Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Gugatan Pemilu Jadi Ujian Buat MK
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul menilai bahwa Bahasa yang diucapkan oleh Rocky dalam kritiknya tersebut perlu memperhatikan konteks kehidupan demokrasi dalam suatu negara.
Maksudnya, dia memberi contoh apabila Rocky mengkritik dengan menggunakan kalimat bernada menghina pada demokrasi Amerika, maka hal tersebut tidaklah salah lantaran negara tersebut tidak ada ketentuan dan pasal-pasal terkait menghina kepala negara atau presiden.
Namun berbeda dengan demokrasi Indonesia. Di Indonesia tetap masih ada, meski sudah diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan dituntut dihapus. Sekarang jadi delik materiil, akibat dari perbuatan dilakukan. Masalahnya apakah presiden merasa terhina dan tersakiti atai tidak dari ucapan Rocky, itu subyektif pribadi, ucap Chudry.
Lebih lanjut, pemandu dari siniar tersebut, Imron Cotan menjelaskan bahwa kritik dari Rocky Gerung akhir-akhir ini menyedot perhatian baik publik maupun politisi sendiri lantaran dari sisi penggunaan frasa kasar yang diakui telah melampaui batas serta menimbulkan provokasi kontroversi agar massa bertindak bertentangan dengan hukum.
Baca Juga: Publik Takut Berekspresi di Era Pemerintahan Jokowi
Menurut Imron, kasus-kasus sekarang seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung, maupun kasus-kasus sebelumnya akan membuat bangsa Indoensia lebih dewasa dalam berdemokrasi tanpa menutup ruang kritik yang membangun.
Sebagai informasi, akademisi Rocky Gerung mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melontarkan kata seperti bajingan yang tolol saat pertemuan dengan organisasi buruh serta sebagai pembicara di acara siniar. Alhasil, masyarakat terbagi menjadi dua dalam menanggapi hal itu.
Ada yang menganggap bahwa kritik tersebut di luar batas wajar dan melaporkannya ke kepolisian, namun ada juga kalangan menilai apa yang disampaikan Rocky wajar dalam demokrasi.
Editor : Pahlevi
