Optika.id - Kabupaten Cirebon memiliki anggaran paling kecil untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, dan anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk bantuan sosial individu. Temuan ini diungkap oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam acara diskusi di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Selasa (29/8/2023).
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
"Kita ketemu daerah yang masuk 5 besar miskin di provinsi, tapi hanya menganggarkan 1,62 persen. Kita bilang, jangankan untuk mengentaskan, supaya yang miskin nggak wafat saja itu sudah susah, jangankan mengentaskan," ujarnya.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kabupaten Cirebon memiliki anggaran tahun 2023 sebesar Rp7,1 triliun, namun hanya mengalokasikan 1,62 persen atau Rp115,8 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mencatat bahwa Kabupaten Cirebon, meskipun termasuk daerah termiskin di Jawa Barat, hanya menganggarkan persentase tersebut. Selain itu, anggaran tersebut juga tidak termasuk bantuan sosial individu.
Baca Juga: Nama Bobby-Kahiyang Muncul dalam Sidang Dugaan Korupsi Eks Gubernur Malut
"Jadi kebayang, orang miskin malah nggak dikasih bantuan langsung, yang ada honor Rp1,5 miliar, belanja alat kantor Rp3,2 miliar, rapat Rp1,8 miliar," ungkap Pahala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, pemerintah pusat, kata Pahala, harus menegur Kabupaten Cirebon agar membesarkan anggaran untuk kemiskinan ekstrem, dan penggunaannya harus untuk bansos individu.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Walikota Semarang: Mohon Doanya
"Bayangkan, bukannya dia menginjeksi langsung kasih ke orang miskin, malah buat makan minum rapat, honor," pungkas Pahala.
Editor : Pahlevi
