Optika.id - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (29/8/2023) sejak pukul 09.30 Wita. Dalam upaya ini, Tim KPK datang menggunakan empat unit kendaraan roda empat yang dikawal oleh sejumlah anggota Brimob. Proses penggeledahan berlangsung dengan lancar dan seluruh aparatur sipil negara diminta untuk mensterilkan area kantor tersebut.
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
Razia KPK ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Upaya penggeledahan ini merupakan bagian dari usaha KPK untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus ini yang sudah berada dalam tahap penyidikan.
Baca Juga: Nama Bobby-Kahiyang Muncul dalam Sidang Dugaan Korupsi Eks Gubernur Malut
Sementara itu, berbagai media nasional telah memberitakan bahwa Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, telah berstatus tersangka dalam kasus ini dan saat ini berada di Jakarta. H. Muhammad Lutfi, yang lahir di Bima pada tanggal 15 Agustus 1971, memiliki sejarah politik yang panjang. Ia merupakan salah satu kader Partai Golkar sejak tahun 2003 dan telah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar selama periode 2009 2014, mewakili Daerah Pemilihan NTB. Pada periode berikutnya, yaitu 2014-2019, H. Muhammad Lutfi terpilih kembali menjadi Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya setelah meraih dukungan sebanyak 59.704 suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Diperiksa KPK, Walikota Semarang: Mohon Doanya
Pada Pilkada serentak tahun 2018, H. Muhammad Lutfi mencalonkan diri dan berhasil terpilih sebagai Wali Kota Bima. Bersama dengan pasangannya, Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, keduanya dilantik oleh Gubernur NTB sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 26 September 2018 di Mataram.
Editor : Pahlevi
