Optika.id - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai informasi intelijen terkait arah dukungan partai politik. Hinca berpendapat bahwa Jokowi tidak seharusnya membicarakan hal tersebut di publik, karena itu bukan ranah presiden.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
"Gini, saya menyayangkan statementnya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai parpol sampai jeroannya pun tahu. Saya kira nggak hanya partai Demokrat semua partai politik keberatan atas statement itu, karena bukan ruangannya presiden," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Menurutnya, jika presiden atau kepala negara memperoleh informasi intelijen semacam itu, seharusnya hal itu digunakan untuk mengelola negara, bukan diungkapkan kepada publik.
"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa 'aku tahu jeroannya ini gitu', sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalam partai itu," tambahnya.
Hinca juga berharap data yang disampaikan oleh Jokowi tidak disalahgunakan di masa mendatang.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kami berharap tidak, kami berharap tidak, kami berharap Pak Presiden cuma hanya menyampaikan saja dan itu yakin sebagai informasi dia kepala negara. Sedangkan bagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh undang-undang," jelasnya.
Hinca juga mengungkapkan keheranannya karena ini merupakan kali pertama seorang presiden membicarakan data intelijen semacam itu di hadapan publik, terutama dalam konteks menjelang Pemilu.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
"Iya, justru momennya pun pas lagi era tahapan Pemilu gitu ya. Dan saya belum pernah dengar selama ini ada presiden yang mengumbar data itu, gitu. Jadi, tapi dia memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional tapi tidak mesti harus disampaikan lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui mengetahui arah politik partai-partai politik menjelang Pilpres 2024, tetapi tidak merincikan informasi tersebut. Informasi tersebut didapat dari aparat intelijen di bawah kendali presiden, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
Editor : Pahlevi
