Optika.id - Bakal calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengemukakan gagasan tentang kesehatan jika diamanahi rakyat sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Ini dikatakan Anies Baswedan dalam Indonesians Leaders Talk : Bedah Gagasan dan Visi Pemimpin Bangsa di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani Universitas Hasanuddin (Unhas), Minggu, (24/9/2023).
Menjawab pertanyaan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini, menjelaskan ada tiga poin untuk mengatasi masalah kesehatan.
Stunting, angka kematian ibu melahirkan, TBC, dan kusta, ini adalah masalah-masalah kesehatan yang preventable (dapat dicegah)Ini agak berbeda dengan Covid-19. Ini adalah problem kesehatan masyarakat yang preventable (dapat dicegah), papar Anies dikutip dari channel YouTube UniversitasHasanuddin.
Menurut dia, berbicara solusi, perlu ada perhatian dari kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di tingkat wilayah terkait isu ini. Para bupati, wali kota dan gubernur itu dalam setting otonomi daerah (Otda), mereka ini yang bertanggung jawab dalam masalah pelayanan kesehatan.
Tetapi, kita menemukan kenyataan di lapangan, daerah yang pelayanan kesehatannya baik itu bila kepala daerahnya peduli dengan kesehatan. Bila kepala daerahnya tidak peduli maka akan terbengkelai, kata Anies.
Bacapres yang diusung oleh Partai NasDem, PKS, PKB dan Partai Ummat tersebut, menambahkan di level nasional, semasa menjabat sebagai gubernur, belum pernah dikumpulkan guna membahas penanganan masalah kesehatan.
Belum pernah dikumpulkan. Kemudian, diberitahu, Pak Gubernur, target untuk pencegahan penyakit A, B, C, D, nggak pernah. Terus diberikanguidelinesnasional, untuk hal-hal yang harus dikerjakan, 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap kepala daerah. Bila kepala daerah tidak melaksanakan maka DAU dan DAK-nya bisa ditahan, ungkap dia.
Anies melihat bagaimana target-target kesehatan masyarakat dari kepemimpinan nasional diteruskan ke daerah. Dan, kemimpinan daerah diminta bertanggung jawab dalam persoalan kesehatan.
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena, kewenangan sudah diberikan, anggaran sudah diberikan.
Yang kedua, praktik di lapangan, harus mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK. Menurut Anies, PKK adalah garda terdepan yang terlewatkan selama ini.
Ada yang namanya dasawisma. Satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga. Mereka yang paling cepat mendeteksi ketika keluarga di komunitas ada masalah, papar Anies.
Ditambahkan, program seperti posyandu dan posbindu, diaktifkan melalui PKK. Selama ini, terang Anies, posyandu dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan PKK-nya melalui jalur lain. Itu kata Anies yang tidak bisa dan harus diubah.
Baca Juga: Anies Ngaku Belum Lebaran dengan Cak Imin, Jadwal Padat?
Harus diintegrasikan sebagai satu kesatuan. Karena PKK adalah garda paling depan, ungkapnya.
Selain itu, pemerintah hadir dengan alokasi anggaran yang cukup untuk suplemen pembantu mulai dari ibu hamil hingga lansia.
Anies menyimpulkan solusi masalah kesehatan adalah manajemen, lalu aktor harus diaktifkan, karena PKK adalah garda terdepan dan punya strateginya. Terkadang ibu PKK ini bertahun-tahun dilewatkan oleh kepala daerah.
Yang ketiga, alokasikan anggaran yang cukup dan berikan indikator-indikator. Maka Insya Allah bisa mencegah problem-problem kesehatan tadi, pungkas Anies.
Editor : Pahlevi
