Optika.id - Bakal calon presiden Anies Baswedan menegaskan bahwa permasalahan hukum di Indonesia harus diperbaiki. Perbaikan Ini akan dilakukan jika dia terpilih menjadi presiden ke depan.
Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang, kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Kamis, (28/9/2023).
Baca Juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dunia usaha cenderung lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal, para investor berinvestasi di Indonesia.
Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional tetapi mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura, ungkap Anies.
Anies berpendapat ketika perjanjian yang ditandatangani di Singapura itu bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melanjutkan, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.
Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, tutur Anies.
Mengenai kepastian hukum, mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan bahwa dunia usaha cenderung lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal, para investor berinvestasi di Indonesia.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Univeristas Nasional Assoc. Prof.Dr.TB. Massa Djafar mengatakan pernyataan Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengkritik kebijakan hukum pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada beberapa hukum di Indonesia yang harus diperbaiki merupakan kritik positif dan membangun.
Saya kira apa yang dikatakan pak Anies itu memang benar karena selama ini sepanjang kasus hukum yang diproses lebih kental muatan politiknya tidak murni kasus hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dalam dunia usaha, ujarnya, Kamis, (28/9/2023).
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
Kata dia, pemerintah tidak pernah serius mau membongkar kasus korupsi secara terbuka dan transparan kepada publik. Pemerintah malah lebih garang membidik kasus hukum lawan-lawan politiknya secara tidak fair.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus hukum bukan karena murni pada pemberantasan dan penegakan korupsi. Karena ada kesan tebang pilih. Harun Masiku yang sampai saat ini belum juga tertangkap. Ganjar Pranowo, namanya sempat tersangkut menerima uang proyek e-KTP, walapun pada akhirnya, kasus tersebut, menguap begitu saja tanpa kejelasan.
Jadi, jangan heran, kata Djafar, pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Jokowi gagal. Indonesia termasuk 100 negara terkorup di dunia. Mestinya, pemerintah itu lebih galak lagi memberantas korupsi.
Rakyat selama ini menaruh harapan kepada Presiden Jokowi untuk bisa memberantas masalah korupsi tetapi harapan itu gagal seiring berjalannya dengan waktu. Selama dua periode memimpin, hukum masih tebang pilih, tajam kebawah tumpul keatas. Jadi wajar kalau investor asing gamang. Mereka lebih memilih kontrak perjanjian di Singapura daripada di Indonesia karena rule of law tidak jelas, katanya.
Baca Juga: Anies Ngaku Belum Lebaran dengan Cak Imin, Jadwal Padat?
Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.
Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara. Dan hasilnya, indeks korupsi Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia.
Adapun negara terkorup nomor satu di Asia Tenggara adalah Myanmar, diikuti Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam, dan Malaysia.
Sementara Singapura menjadi negara paling minim korupsi di Asia Tenggara, menempatkan Singapura di peringkat ke-5 terbaik global pada 2022.
Editor : Pahlevi
