.jpg)
Optika.id - Pengangkatan Kaesang Pangarep, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambah panjangnya daftar keluarga Jokowi yang aktif terlibat dalam politik praktis. Ini terjadi selama Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, praktik seperti ini adalah contoh dari politik dinasti yang sering digunakan oleh para politisi dan sering kali merusak kualitas demokrasi.
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
"Pemikiran semacam ini mengancam serius penurunan kualitas demokrasi itu sendiri," ujar Pangi, pada Jumat, (29/09/2023).
Hasil survei Voxpol Center juga mencerminkan persepsi publik terhadap praktik politik dinasti. Sebanyak 69,3 persen responden menyatakan tidak setuju dengan praktik ini, sementara 67,9 persen responden percaya bahwa praktik semacam itu dapat merusak kualitas demokrasi.
Namun, Pangi mengakui bahwa dalam politik, realitas seringkali melebihi logika dan etika demokrasi karena kekuasaan memiliki daya tarik tersendiri.
Baca Juga: Beberapa Partai Batal Usung Kaesang, KIM Plus di Jateng Ambyar
"Pemimpin yang telah merasakan kekuasaan jarang ingin melepaskannya begitu saja," tambah Pangi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks ini, Pangi juga mencatat bahwa penunjukan Kaesang sebagai ketua umum PSI juga bisa diartikan sebagai bentuk keretakan dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP.
Baca Juga: Analis Sebut Gerindra-Golkar Tak Mungkin Usung Kaesang di Pilgub Jakarta
"Jokowi tampaknya khawatir tentang masa depan politiknya jika tetap terkait dengan PDIP setelah tidak lagi menjadi presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Pangi melihat bahwa posisi Kaesang sebagai ketua umum PSI juga dapat dianggap sebagai pesan tersirat dari Jokowi tentang ancaman serius bagi PDIP jika pemilih dan relawan besar yang dulunya mendukungnya beralih ke PSI dalam Pilpres 2024.
Editor : Pahlevi
