Viral! Tiga BUMN Indonesia Dituding Jual Senjata ke Junta Myanmar: PT Pindad, PT PAL, PT DI

Optika.id - Tiga perusahaan produsen senjata milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, dituduh telah menjual senjata secara ilegal kepada militer Myanmar selama satu dekade terakhir, bahkan setelah kudeta pada tahun 2021. Tudingan ini mencuat saat Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN, yang telah memimpin upaya untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar melalui resolusi 5 Point of Consensus, meskipun hingga kini belum membuahkan hasil.

Kelompok masyarakat sipil, The Chin Human Rights Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, mengungkap tudingan ini dalam siaran pers gabungan. Laporan ini didasarkan pada investigasi terbuka dan dokumen yang bocor.

Baca Juga: BUMN PT Virama Karya (Persero), Buka Lowongan Posisi Staf Legal Corporate

Chris Gunness, Direktur MAP, mengatakan, "Investigasi kami telah menemukan bukti-bukti memberatkan yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengejutkan." Dikutip pada, Selasa 03/10/2023.

Diperantarai oleh perusahaan Myanmar North Company Limited, yang dimiliki oleh putra Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar, Htoo Htoo Shein Oo, pengiriman senjata dari Indonesia disebut melibatkan potensi korupsi.

CHRO, MAP, dan Marzuki Darusman telah mengajukan pengaduan dan meminta Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, yang melibatkan pistol, senapan serbu, amunisi, dan kendaraan tempur.

Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Kawasan Industri Terpadu Batang

Indonesia, sebagai anggota BUMN, memiliki kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter untuk menyelidiki kasus ini. Marzuki Darusman menegaskan, "Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia memiliki mandat untuk menyelidiki dan saya mendesak mereka untuk melakukannya."

Salai Za Uk Ling, Wakil Direktur CHRO, juga mendesak tindakan dari pemerintah Indonesia, sambil mengatakan bahwa pengadilan harus bertindak untuk mencapai keadilan.

Baca Juga: Cak Imin Bantah Isu Amin Akan Bubarkan BUMN, Sebut Erick Thohir Sebar Hoaks

Indonesia adalah anggota aktif di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan telah mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Indonesia adalah salah satu dari empat negara ASEAN yang mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.

Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa mereka masih menelusuri laporan ini, sementara PT Pindad meraih prestasi ekspor senjata ke berbagai negara, termasuk Myanmar.

Editor : Pahlevi