Pengamat: SBY yang Mengurangi, Jokowi yang Menambah

author optikaid

- Pewarta

Kamis, 28 Okt 2021 12:25 WIB

Pengamat: SBY yang Mengurangi, Jokowi yang Menambah

i

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (Istimewa)

Optika-Beberapa waktu terakhir, banyak kalangan yang memperbincangkan bahkan membandingkan kinerja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia`s Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menyatakan bahwa perbandingan kinerja keduanya dapat dilihat dari rasio utang pemerintah.

Baca Juga: Obral Kursi Menteri Untuk AHY dan Demokrat yang Pikun Konflik Agraria

Dimana kata dia, saat rezim SBY, pemerintahanya mampu menurunkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto dari 56,6 persen menjadi 25,6 persen.

"Yang membuat Indonesia dapat melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya, maka atas pencapaian tersebut, sejak tahun 2008 Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia dan dianggap negara maju," ujar Satyo

Sementara prestasi Jokowi dari tujuh tahun kepemimpinannya justru semakin menumpuk utang. Satyo membeberkan, berdasarkan sumber data yang diambil dari situs APBN per September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 naik terus hingga sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?

Selain kenaikan utang kata Satyo, Menteri Keuangan andalan Jokowi yakni Sri Mulyani Indrawati juga berhasil mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB, data di bulan Agustus 2021 saja rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Selain meroketnya utang, prestasi pemerintahan Jokowi juga sukses dan berhasil menggolkan UU Cilaka/Cipta lapangan kerja yang diduga UU tersebut justru akan semakin memudahkan Oligarki menguasai urusan hajat hidup orang banyak, semisal soal aturan dan upah kerja dan penguasaan SDA oleh konglomerasi oligarki peng-peng," pungkas Satyo.

Reporter: Angga Kurnia Putra

Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU