.jpg)
Optika.id - KPK Watch Indonesia telah mengecam keras spekulasi yang beredar mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Mereka menganggap bahwa terdapat beberapa aspek yang mencurigakan dalam kasus ini. Terutama, proses penyelidikan yang berubah menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya terlalu cepat, segera setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan dalam kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, menyatakan keprihatinannya atas perkembangan kasus ini. Dia mengungkapkan bahwa pengumuman Polda Metro Jaya tentang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan, yang berdasarkan laporan masyarakat tertanggal 12 Agustus 2023, terjadi setelah gelar perkara.
Selain itu, terdapat kebingungan mengenai pertemuan antara Firli Bahuri dan SYL pada Maret 2022. Pertemuan tersebut berlangsung di tempat umum, sebelum ada proses hukum di KPK. Yusuf Sahide menekankan bahwa sangat tidak mungkin seorang pimpinan KPK melakukan pemerasan atas perkara yang sedang dia tangani.
Baca Juga: Nama Bobby-Kahiyang Muncul dalam Sidang Dugaan Korupsi Eks Gubernur Malut
Yusuf juga mengangkat peran seorang bernama Irwan yang mengklaim sebagai penghubung antara Firli dan Syahrul. Dia mengevaluasi hubungan antara Irwan dengan kedua belah pihak serta bagaimana Irwan bisa menginisiasi pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, KPK Watch Indonesia memperingatkan agar masyarakat tidak melihat kasus ini sebagai alasan untuk melemahkan KPK, yang dikenal sebagai institusi yang berani dalam pemberantasan korupsi. Mereka menegaskan bahwa KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di Kementan dan Kementerian Perhubungan yang melibatkan pengusaha besar.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Walikota Semarang: Mohon Doanya
"KPK Watch Indonesia mendesak KPK untuk mengusut sampai tuntas kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan," tegas Yusuf, dikutip pada Senin (9/10/2023).
Editor : Pahlevi
