Optika.id - Carut marut permasalahan tenaga honorer tiap kali pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi hal yang dibincangkan. Apalagi, dengan berbagai wacana tenaga honorer dari gaji rendah hingga bayang-bayang penghapusan tenaga tersebut.
Salah satu masalah dari polemik tenaga honorer tahun ke tahun adalah adanya pemerintah yang tidak transparan dan cenderung menutup-nutupi pelanggaran di balik ketidakakuratan data tenaga honorer yang mereka miliki. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menilai bahwa ada kemungkinan terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang masih dengan sengaja menyembunyikan jumlah asli tenaga honorer mereka.
Baca Juga: WFH untuk ASN di Tanggal 16-17 April, Siapa Saja yang Masuk Kriteria?
Ada perilaku koruptif juga di situ, mungkin ada titipan kepala daerah, titipan kepala unit dan sebagainya yang mereka dijanjikan kerja di pemerintahan karena membantu kampanye dulu, kata Trubus, Senin (16/10/2023).
Maka dari itu, dirinya mendesak agar pemerintah pusat secara tegas meminta data riil dari tenaga honorer di kementerian/lembaga, khususnya pemerintah daerah. Dia menegaskan, kepastian data tersebut adalah hal yang krusial dalam membenahi masalah tenaga honorer di Indonesia.
Menurut saya ketika data itu ada, pengaruhnya sangat signifikan untuk bagaimana kita melakukan pembenahan dan tata kelola kelanjutan karir tenaga honorer, ungkap Trubus.
Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam mengambil keputusan mengenai nasib tenaga honorer. Pasalnya, dia menilai hingga saat ini belum ada langkah pasti terkait tindakan pemerintah kepada nasib honorer yang statusnya tidak jadi dihapuskan tahun ini.
Butuh ketegasan pemerintah pada nasib honorer ini. Bagaimana nantinya mengambil tindakan dan pembenahan itu semua perlu data yang pasti, terang Trubus.
Baca Juga: MenPANRB: ASN Boleh WFH 16-17 April, Pelayanan Publik Tetap WFO
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menjelaskan jika diperlukan satu data yang bisa menghimpun seluruh laporan jumlah tenaga honorer di Indonesia. pasalnya, pembengkakan jumlah tenaga honorer saat ini adalah hal yang fatal dan menjadi indikasi bahwa ada model atau pola rekrutmen tenaga honorer yang masih bermasalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini entah apakah pendataan bermasalah di pusat atau di daerah. Namun, melihat jumlah perbedaan yang membengkak, saya duga dua-duanya. Dan kemungkinan paling banyak tak terdata guru honorer, jelas Tauhid, Selasa (17/10/2023).
Alhasil, ketidakserasian data ini akan menimbulkan banyak masalah lain di penghujung hari misalnya soal pembiayaan. Ibarat bom waktu, imbuhnya, pembiayaan bagi tenaga honorer ini akan ikut membengkak dengan jumlah data yang makin lama makin bertambah.
Kalau data ini satu, kan, akhirnya tahu beban anggaran ini jelas seperti apa. Dan kepastian fungsional mereka juga jelas, apakah mereka pelengkap saja atau berperan strategis di pemerintahan, ujar Tauhid.
Baca Juga: Eri Cahyadi Larang Keras ASN Mudik Pakai Kendaraan Dinas
Di sisi lain, pengelolaan data yang baik juga bisa menentukan daerah mana yang masih sedikit jumlah distribusi tenaga honorernya di sektor pelayanan publik. maka dari itu, dia mendesak agar pemeirntah bisa emmbuat platform atau aplikasi yang satu pintu dan terintegrasi dengan laporan data tenaga honorer di pemerintah daerah.
Karena data itu penting untuk memudahkan soal anggaran dan kebutuhan distribusi, jelas Tauhid.
Editor : Pahlevi
