Optika.id - Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan bakal calon wakil presiden, telah menjabarkan sejumlah program andalannya dalam aspek sosial dan ekonomi sebelum mendaftar ke KPU pada Rabu (25/10/2023) lalu. Program-program ini termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian Bantuan Sosial (Bansos), dan berbagai kartu untuk kesehatan dan pendidikan.
Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, menyoroti bahwa pesan dari Gibran mengindikasikan bahwa masih banyak rakyat miskin yang membutuhkan dukungan dari negara. Suroto juga menyebutkan data bahwa kelompok super kaya, yang memiliki kekayaan di atas Rp14,3 miliar, hanya sekitar 0,1 persen dari populasi. Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia sebesar 1,2 persen.
Baca Juga: Setara Institute: Prabowo-Gibran Akan Bawa Indonesia ke Otoritarianisme 2.0
Suroto menyampaikan, "Kemiskinan struktural terjadi karena rakyat miskin tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan kekayaan, sehingga mereka pada akhirnya hanya mewariskan kemiskinan baru." Ia juga menekankan bahwa program-program seperti bansos dan subsidi sebenarnya bisa mempertahankan kemiskinan. Dikutip pada Minggu, (29/10/2023).
Baca Juga: Masyarakat Sipil Demo di KPU, Minta Paslon 02 Didiskualifikasi
Suroto menilai bahwa Gibran tampaknya tidak memahami bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan selama dua periode kepemimpinan ayahnya bergantung pada citra yang rapuh dan bisa mempersulit generasi berikutnya. Selain itu, Suroto mengungkapkan kekhawatirannya terkait beban utang besar yang diwariskan akibat kebijakan ekonomi liberal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Akademisi Unair: Khofifah Sosok Dibalik Suksesnya Prabowo-Gibran Dulang 65 Persen Suara di Jatim
Lebih lanjut, Suroto menekankan bahwa kampanye Gibran terkait bantuan sosial berpotensi menyebabkan kegagalan pembayaran ekonomi dan bisa membawa negara ke situasi krisis, seperti yang terjadi di Sri Lanka. Ia berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural harus ditangani melalui perombakan sistem secara mendasar, dan tidak cukup dengan program-program karitatif atau subsidi untuk akses kredit.
Editor : Pahlevi
