Optika.id - Dinasti politik di Indonesia terjadi karena partai politik tidak memiliki standar baku dalam sistem rekrutmen calon pemimpin dan kader, seperti standar baku di sebuah perusahaan yang sangat ketat.
Hal itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, pada pengantar diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10/2023).
Baca Juga: Anies Punya Modal Cukup untuk Kembali Memimpin Kota Jakarta!
Lebih lanjut Siti Zuhro mengatakan, dinasti politik cenderung memunculkan multiplikasi aktor, yakni aktor-aktor yang muncul hanya di kalangan dinasti saja.
"Dinasti politik sebetulnya perwujudan dari neopatrimonial, regenerasi kekuasaan tidak melalui penunjukan seperti dalam masyarakat patrimonial, melainkan melalui demokrasi prosedural. Pimpinannya memang dipilih rakyat. Persoalannya, yang menentukan calonnya partai politik," kata Siti Zuhro.
Menurut dia, dinasti politik juga terjadi karena sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik relatif tertutup, tidak transparan.
Baca Juga: Peneliti BRIN: Pilgub Jakarta Masih Sangat Cair Sampai Kini!
"Parpol belum punya standar baku dalam menentukan rekrutmen elit. Tidak seperti di birokrasi atau perusahaan besar yang sudah punya standar dan kriteria tertentu untuk menentukan promosi jabatan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga menyorot praktik Pemilu atau Pilkada langsung yang sudah diterapkan sejak 2004. Di satu sisi relatif meningkatkan partisipasi politik rakyat, namun di sisi lain juga memunculkan penyimpangan cukup serius, yang menghambat konsolidasi demokrasi.
"Sebagai contoh, munculnya praktik politik uang dan politik transaksional. Konsolidasi demokrasi melalui Pemilu langsung tidak terjadi. Para elite dan aktor yang terlibat cenderung menghambat, ketimbang mendorong proses demokrasi," jelasnya.
Baca Juga: Siti Zuhro: Dukungan untuk Kaesang Sudah Bagus, Tapi Tak Punya Prestasi
Tak hanya itu, minimnya penegakan hukum dan berlangsungnya praktik demokrasi prosedural menjadi ladang bagi tumbuh kembangnya dinasti politik.
"Karena memungkinkan kekuatan-kekuatan yang sudah bercokol makin menancapkan kukunya dalam politik dan pemerintahan," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
