Optika.id - Calon presiden Anies Baswedan kembali mengemukakan gagasannya untuk menyatukan dua direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan, yakni pajak dan bea cukai, menjadi Badan Penerimaan Negara.
Menurut Anies, badan ini nantinya akan mengkoordinasi dalam mengelola penerimaan negara. Namun, dia melihat penyatuan dua direktorat ini memerlukan waktu dan harus dijalankan dengan mulus.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
"Hari ini dikoordinasi dua dirjen (pajak dan bea cukai). Tapi yang namanya pembuatan institusi itu tidak seperti proklamasi dalam tempo yang singkat, tapi harus smooth," tegas Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Sebagai catatan, pasangan Prabowo-Gibran juga memasukkan agenda pembentukan badan itu dalam 8 program keduanya. Mereka menilai gagasan ini dapat menjadi cara cepat untuk meningkatkan rasio penerimaan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, rencana ini dinilai kurang tepat. Ekonom dari Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengungkapkan rencana pembentukan badan baru untuk mendorong penerimaan negara sama saja seperti membuka ruang kembali inefisiensi organisasi birokrasi di pemerintahan. Sebab, bebang anggaran akan bertambah dengan adanya pengoperasian lembaga baru di bawah presiden.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
"Ini secara institusi itu kelihatannya menarik ya ada di bentuk badan sendiri. Tapi jangan lupa kita punya pengalaman yang tidak baik dengan banyaknya badan, karena ada kultur organisasi yang tidak efisien, siapapun pemerintahannya," ucap Wahyu kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Editor : Pahlevi
