Optika.id - Koodinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita angkat bicara mengenai kondisi politik nasional yang saat ini sering memicu perdebatan di publik. Menurutnya, hal tersebut juga mendapatkan peran dari media massa yang cenderung gemar menyoroti figure politik dibandingkan dengan program yang akan dibawa.
Bisa kemudian muncul konflik kembali, karena tadi ya didukung oleh media yang kemudian informasinya menurut kami tidak berimbang ya, dalam memberikan informasi itu cenderung kemudian mempertontonkan sesuatu yang gak etik, ujar Dian, dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Maka dari itu, untuk menjaga kondusivitas menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti, Dian berpesan agar masyarakat tidak begitu saja mempercayai informasi yang bereda di sosial media. Tak hanya itu, dia menyarankan agar masyarakat tidak reaktif sebelum mengklarifikasi secara objektif mengenai kebenaran informasi di sosmed.
Nah jadi masyarakat ini harus menahan diri, meskipun mereka punya pilihan, tapi bagaimana kemudian berdiskursus di wacananya itu dengan sesuatu yang sifatnya objektif, kata Dian.
Dalam keterangan yang sama, Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri menyebut jika dinamika politik elektoral dipengaruhi oleh elite politik yang memegang peran penting dalam hal tersebut. Maka dari itu, dia menilai bahwa polarisasi yang terjadi disebabkan oleh elite yang memainkan isu politisasi identitas seperti pemilu sebelumnya.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Cara berpolitik tersebut berbahaya dan berpotensi menjadikan isu perbedaan identitas sosial dapat memercikan gesekan di masyarakat, ucap Gufron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gufron menyambung, potensi terjadinya konflik tetap potensial selama elite politik dan masyarakat tidak mampu menyikapi dinamika politik yang berlangsung dengan cara bijak dan cerdas. Selain itu, terkait pemilu dan elit politiknya, Gufron menegaskan harus benar-benar diawasi penyalahgunaan alat-alat kekuasaan negara mulai dari birokrasi, aparat kepolisian, hingga TNI yang melakukan keberpihakan terhadap calon-calon tertentu.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Hal ini terutama untuk para kontestan yang sedang duduk dalam kekuasaan negara. Jika cara cara tersebut dilakukan, hal ini akan memicu gejolak dan penentangan di masyarakat, tegas Gufron.
Editor : Pahlevi
