Gatot Nurmantyo Klaim Demokrasi Era Jokowi Lebih Jelek dari Zaman Soeharto

author Eka Ratna Sari

- Pewarta

Sabtu, 25 Nov 2023 16:56 WIB

Gatot Nurmantyo Klaim Demokrasi Era Jokowi Lebih Jelek dari Zaman Soeharto

Optika.id - Gatot Nurmantyo, dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), menyatakan bahwa menurutnya kondisi demokrasi pada masa kedua Presiden Jokowi lebih buruk daripada di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Gatot menegaskan hal ini dalam konteks penilaian terhadap isu politik yang sedang berkembang belakangan ini.

"Ikhtisar zamannya Pak Harto, saat transisi menuju demokrasi, kita secara perlahan membangun sistem demokrasi hingga pemilihan Presiden SBY. Titik tertinggi demokrasi kita secara internasional adalah ketika Pak Jokowi terpilih sebagai Presiden pada 2014," ujar Gatot Nurmantyo di Kawasan Menteng, Jakarta, pada Jumat (25/11/2023).

Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo

Gatot mencatat bahwa seiring waktu, menurutnya, ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia selama periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pada tahun 2020, secara perlahan namun pasti, kondisi demokrasi menurun dan sekarang situasinya lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Pak Harto," ungkap Gatot.

Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk

Selain menyoroti isu demokrasi, Gatot juga menyinggung masalah ekonomi Indonesia yang menurutnya memburuk akibat kondisi global. Gatot menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi memberikan dampak serius ke sektor lain jika tidak segera ditangani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Kondisi ekonomi kita terdampak oleh krisis global. Jika ada krisis ekonomi yang beriringan dengan krisis demokrasi, ini akan menyebabkan gangguan yang merupakan hukum alam," ungkap Gatot.

Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi

Namun, Gatot menyampaikan klaim tersebut tanpa didukung oleh data penelitian terbaru. Terkait dengan isu demokrasi dan ekonomi, KAMI mengambil sikap netral dalam Pemilihan Umum 2024 dan terus mengkritisi kebijakan pemerintah.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU