Optika.id - Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Indra Charismiadji, menanggapi sikap beberapa tokoh dan politisi Indonesia yang dianggap meremehkan demokrasi, khususnya dalam momen debat perdana yang dihelat oleh KPU pada Selasa (12/12/2023) lalu, dan juga respons setelahnya.
“Bahaya tokoh-tokoh nasional ingin membunuh demokrasi, jadi betul Freedom House mengatakan indeks demokrasi Indonesia turun, karena ternyata banyak politisi yang tidak paham demokrasi itu apa,” ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).
Baca Juga: Warga Jakarta Dukung Anies Kembali Maju Pilgub
Dia menilai bahwa pertanyaan Anies mengenai pelanggaran etika yang diarahkan kepada Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, adalah hal yang wajar. Namun, pihak pasangan Prabowo-Gibran menyoroti keterlibatan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dan menghubungkannya dengan peran Ketua Umum Gerindra.
“Kami merasa heran dengan respons yang ditunjukkan oleh Prabowo dan timnya, yang terkesan terlalu sensitif dan memperluas perdebatan hingga ke masa lalu. Ini menjadi hal yang menimbulkan pertanyaan,” ujar Indra.
Dia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa Prabowo dan timnya belum sepenuhnya memahami prinsip demokrasi, karena mereka terlalu mempermasalahkan masalah etika sebagai sebuah utang budi.
Baca Juga: Maju Pilgub DKI, Penting Bagi Anies untuk Stabilkan Popularitas
Indra menegaskan bahwa meskipun hasil survei menunjukkan rendahnya elektabilitas pasangan Amin hanya sebesar 20 persen, hal ini menunjukkan adanya sebagian rakyat Indonesia yang mengharapkan perubahan dan melihat Anies Baswedan sebagai figur yang diharapkan mewakili perubahan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Indra, jika Anies dihentikan untuk maju dalam kontestasi capres 2024 karena dianggap berhutang budi pada Prabowo dan Gerindra, hal ini akan semakin menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep demokrasi.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Toxic, Anies Imbau Tetap Hargai Perbedaan
“Seberapapun keinginan rakyat harus diperjuangkan, misalnya saya ini sebagai Katolik dan umat Katolik di Indonesia hanya 3 persen, jadi bukan karena minoritas aspirasi Katolik ini tidak diperjuangkan, tapi harus diperjuangkan,” ungkapnya.
“Urusan menang kita lihat nanti, jangan sampai urusan apapun aspirasi rakyat dibungkam dengan alasan tidak ada adab, tidak etis, dulu didukung dan disponsori,” pungkas Indra.
Editor : Pahlevi
