Optika.id - Hasil survei Litbang Kompas menempatkan elektabilitas capres Ganjar-Mahfud berada di bawah elektabilitas Anies-Cak Imin (AMIN). Ganjar Pranowo dan Mahfud MD elektabilitasnya sebesar 15,3 persen sedangkan AMIN sebesar 16,7 persen. Sementara itu elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 39,3 persen. Survei Litbang Kompas dilakukan 29 November-4 Desember 2023.
Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru, 20 November-3 Desember 2023, menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas, menyalip PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan). Elektabilitas Gerindra sebesar 19,5 persen sedangkan PDIP 19,3 persen. Selisih kecil, tetapi angka itu menunjukkan tren penurunan elektabilitas PDIP, CNN Indonesia, Selasa, (19/12/2023).
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Tren penurunan elektabilitas PDIP itu selaras dengan stagnasi elektabilitas Ganjar Mahfud. Berbagai Lembaga survei memang menampilkan hasil berbeda-beda, namun ada kecenderungan elektabilitas PDIP dan capres Ganjar Mahfud mengalami kemandegan. Hal inilah yang menggelisahkan para petinggi PDIP.
Mencoba Ubah Strategi
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mulai mengubah strategi. Semul aPDIP bersikap kritis kepada Jokowi maka saat ini berusaha untuk lunak dan cenderung mengibah kepada Jokowi.
Hasto menyatakan masih yakin dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Hasto melontarkan bahwa Ganjar-Mahfud meneruskan program Jokowi, termasuk melanjutkan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan KTP Sakti. Sakti adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Nantinya, KTP Sakti akan mengintegrasikan sejumlah program Presiden Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial kepada warga penerima manfaat.
"Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat, (15/12/2023). Keyakinannya terhadap dukungan Jokowi kepada Ganjar juga terlihat dari sejumlah kunjungan kerja. Ketika Ganjar ke Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi beberapa hari kemudian juga melakukan kunjungan ke dua provinsi tersebut.
"Itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Hasto.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti, ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," sambungnya.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
Menurut Hasto justru menganggap capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang "menjual" nama Jokowi. Namun, dalam debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin terlihat bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) itu bukanlah Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi," urai Hasto.
Ganjar juga akan dipastikan melanjutkan hilirisasi yang menjadi program unggulan dari pemerintahan Jokowi. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga memastikan melakukan konektivitas maritim yang akan terkait dengan rantai pasok global hilirisasi.
Beda Coattail Effect Jokowi dan Ganjar
Perubahan strategi PDI-P itu karena adanya coattail effect (efek ekor jas) antara Jokowi dan Ganjar berbeda, kata Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, Kompas,com, (17/12/2023)
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
"Secara elektoral, coat tail effect Ganjar ternyata tak sekuatJokowi effect. Sehingga PDI-P balik badan agar tidak semakin ditinggalkan pendukung-relawan Jokowi yang perlahan bermigrasi ke Gerindra atau memilih Prabowo Gibran jikanegative campaign terus dilakukan," kata Baskoro.
Menurut Agung, efek ekor jas Jokowi bukan persoalan tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masih tinggi, akan tetapi lebih kepada persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan saat ini.
"Perihal Jokowi effect ini bukan soal elektabilitas Gibran atau Prabowo, tapi bagaimana Presiden Jokowi mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan approval rating yang tinggi di kisaran 70 persen sampai 80 persen," kata Baskoro.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
