Optika.id - KPU Jabar masih menanti Surat Edaran dari KPU RI mengenai deadline pengisian Sikadeka. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu yang dikeluarkan pada 20 Desember 2023.
Surat edaran dari Bawaslu sudah kami terima, yang memberi kesempatan pengisian Sikadeka sampai tanggal 6 (Januar). Namun kami juga menunggu Surat Edaran dari KPU RI sehubungan dengan hal ini, ujar Ummi Wahyuni, Ketua KPU Jabar, saat diwawancarai oleh Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (28/12/2023).
Baca Juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
Ummi menegaskan bahwa peserta pemilu yang belum mengisi Sikadeka hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Bawaslu tidak akan langsung didiskualifikasi. Diskualifikasi hanya akan berlaku sesuai dengan Surat Edaran KPU RI selaku penyelenggara teknis.
Enggak (didiskualifikasi), surat yang diterbitkan oleh Bawaslu RI tentang Sikadeka itu ditujukan ke KPU RI, jadi kami menanti dari KPU RI, paparnya.
Baca Juga: KPU Amati Putusan MK dan Akan Konsultasi dengan DPR RI
Ummi juga menyatakan bahwa KPU Jabar masih akan menunggu keputusan KPU RI mengenai deadline pengisian Sikadeka, meskipun Bawaslu RI sudah memberikan rekomendasi perbaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat edarannya itu, Bawaslu memberikan rekomendasi sampai tanggal 6 Januari, jadi kami tidak akan segera mencoret peserta pemilu (yang belum mengisi Sikadeka), pungkasnya.
Baca Juga: KPU Diimbau Laksanakan Putusan MK Guna Menjaga Demokrasi!
Sebelumnya, Bawaslu telah menerbitkan surat edaran Nomor: 1048/PP.00.00/K1/12/2023 tentang pengawasan pembukaan RKDK, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 junctis Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 junctis Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 junctis Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023.
Bawaslu RI meminta KPU untuk mengeluarkan surat pengantar pembukaan RKDK kepada partai politik peserta pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta calon anggota DPD sebagai salah satu syarat pembukaan RKDK. Surat pengantar pembukaan RKDK berlaku hingga akhir periode pembukuan LADK pada 6 Januari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor : Pahlevi
