Optika.id - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (DP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani merasa heran dengan kondisi ekonomi Indonesia. pasalnya, saat ini dia mengamati bahwa ekonomi Indonesia terdapat banyak kejanggalan yang membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak berkualitas. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mandeg di angka 5% dalam satu decade terakhir.
Selain itu, pada periode yang sama jumlah anggaran bantuan sosial (bansos) bagi penerima maupun akumulasi anggarannya malah meningkat tiap tahunnya. Kendati ekonomi Indonesia diklaim cukup resiliensi di tengah beragamnya tantangan global, namun Hariyadi melihat kondisi perekonomian di Tanah Air kenyataannya tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Soroti Bansos untuk Penjudi, Kenapa ya?
“Menurut pandangan kami, ada yang bermasalah, kita [Indonesia] tidak dalam kondisi baik-baik saja, karena ternyata pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas,” ungkapnya pada keterangan yang dikutip Optika.id, Minggu (31/12/2023)
Perihal bansos, dia menyoroti bahwa jumlah penerima bansos pada tahun 2019 lalu mencakup 98,1 juta jiwa atau setara 36,33% dari total penduduk saat itu yang sebanyak 270 juta jiwa.
Sementara pada tahun 2022, penerima bansos meningkat sebanyak 161,7 juta orang atau setara dengan 58,88% dari 275 juta jiwa saat itu. Pada tahun ini, jumlah penerima bansos kembali naik menjadi 171,193 juta orang atau sekitar 61,58% dari total 276 juta jiwa.
“Masalahnya bagaimana membangun kemandirian masyarakat, bukan kita menjaga bansos itu terus berjalan. Kalau bansos terus berjalan kan tidak mandiri, bukannya kita menjemput bonus demografi, malah akan jadi beban,” kata dia.
Baca Juga: Pilkada Serentak Mendatang, Bansos Jadi Perkara Utama untuk Diawasi
Lebih lanjut, perihal kinerja investasi yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, jumlahnya pun menjadi ironi. Pasalnya, melihat data di tahun ini, jumlahnya anjlok jika dibandingkan dengan tahun 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, investasi yang masuk tahun ini senilai Rp398,3 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,8 juta orang atau setara dengan rasio per Rp1 triliun investasi menyerap 4.598 orang.
“Tren penyerapan untuk sektor formal memang drop luar biasa, ini mengakibatkan penyerapan kita tidak merata. Trennya pekerja informal naik terus, dan kita semakin berat beban kita karena harus subisdi terus masyarakat yang tidak punya akses lapangan kerja formal,” jelas mantan Ketua Apindo tersebut.
Baca Juga: Jawaban Risma Usai Ditanya Minim Peran Saat Membagi Bansos
Apabila mengacu dari data Center for Strategic and International Studies (CSIS), sambung Hariyadi, maka dua masalah utama dari hal tersebut adalah inefisiensi birokrasi dan korupsi. Maka dari itu, dia menilai jika momen pemilihan umum atau Pemilu tahun depan menjadi satu langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Perbaikan tersebut mencakup regulasi, hingga kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan supply dan demand, bukannya populis lagi.
Di sisi lain, harus ada perbaikan terhadap KPI dan APBN baik untuk postur belanjaan maupun penerimaan serta mempertimbangkan dampak risiko terhadap kebijakan yang ada saat itu.
“Kalau itu bisa dilakukan, kita bisa keluar dari masalah ini,” ujarnya.
Editor : Pahlevi
