Isu Kapal Dagang Israel ke Surabaya, Muhammadiyah Dukung Pemerintah Lakukan Penolakan

Optika.id - Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus Ketua PWM Jawa Timur merespon adanya isu kapal dagang Israel yang akan berlabuh ke Surabaya. Pernyataan itu ditanyakan media usai acara rilis Survei Refleksi Kepemimpinan Awal Tahun 2024 terhadap Kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah-Emil. 

"Muhammadiyah tidak punya kewenangan ya untuk menolak atau tidak, tapi saya kira pemerintah harus adil dalam hal ini. Ada negara tidak ada hubungan diplomatis. Kedua kelakuan Israel terhadap Palestina yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, maka dari itu pemerintah harus adil," kata Sukadiono kepada Optika.id, Kamis, (4/1/2024). 

Baca Juga: Masih Terbawa Dinamika Pemilu, Muhammadiyah Bawa Kedamaian untuk Kehidupan

Pada intinya, Muhammadiyah tidak punya kewenangan khusus untuk menolak atau mengiyakan hal itu terjadi, namun suatu kondisi lain Pemerintah harus adil dan tanggap merespon permasalahan ini. 

Baca Juga: Masjid Asy-Syifa Diresmikan, Pak Yes: Wujud Transformasi RSML

"Kita mengikuti kebijakan dari Pemerintah, tapi mendorong untuk menolak," pungkas Sukadiono menutup. 

Baca Juga: Survei PUSAD UM Surabaya: Warga Muhammadiyah Jatim Anggap Khofifah Pemimpin Merakyat dan Jaga Kerukunan Beragama

Perlu diketahui, responden survei dari Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya ini berjumlah 1300 orang dengan kategori Warga Muhammadiyah se-Jawa Timur. Dalam sesi survei, juga hadir Radius Setiyawan selaku Peneliti Utama PUSAD UMSurabaya, Dede Nasrullah, Kepala LPPM UMSurabaya, Ridho Al-Hamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Thoat Stiawan, Dekan FAI UMSurabaya dan Putri Aisyiyah, Dosen/Aktivis Komunikasi Universitas Negeri Surabaya 

Editor : Pahlevi