Pemberian Bansos Jelang Pemilu Sama dengan Melukai Keadilan

author Danny

- Pewarta

Kamis, 01 Feb 2024 14:12 WIB

Pemberian Bansos Jelang Pemilu Sama dengan Melukai Keadilan

Surakarta (optika.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontarkan bantuan sosial (bansos) dengan nilai yang sangat fantastis menjelang Pemilu 2024. Langkah ini dinilai politis dan sangat berlebihan. Sehingga bisa mencederai rasa keadilan masyarakat. 

Saya rasa itu yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sudah cerdas dan bisa memberikan penilaian objektif, ungkap mantan komisioner KPU Kota Surakarta, Pata Hindra Aryanto, Kamis, (1/2/2024). 

Baca Juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!

Dalam pandangan Pata, apabila dicermati nilai bansos yang digelontorkan menjelang Pemilu 2024 sangat fantastis. Yakni seperti dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp 11,3 Triliun. Dan total bansos tahun ini sebesar Rp 496 Triliun.

Kalau dilihat dari nilai bansos pada tahun 2024 ini lebih banyak dari nilai bansos ketika covid 2020-2021. Padahal secara kegawatdaruratan masyarakat lebih rentan jatuh miskin ketika covid, ucap pria murah senyum ini.

Baca Juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan

Sehingga jika melihat nilai itu, tambahnya, menimbulkan tafsir politis di kalangan publik. Sebab, bansos tersebut turun pada Tahun 2024. Di mana pada tahun ini terdapat pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kita sama-sama saksikan arah dari presiden ke mana, masyarakat bisa menilainya. Saya rasa itu yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, tutur Pata yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Surakarta ini.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!

Secara hukum, imbuhnya, mungkin masih bisa debatable. Bisa saling beradu pasal dan perundang-undangan. Akan tetapi, secara etika jelas kurang tepat. Dibutuhkan kesungguhan, komitmen dan integritas tinggi untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sejuk. 

Jika boleh saya mengungkapkan, hukum ibarat perahu besar yang berlayar, sementara samuderanya adalah etika yang berlaku di masyarakat, terang aktivis yang memiliki perhatian terhadap seni budaya ini.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU