Surabaya (optika.id) - Peneliti Utama Politik BRIN, R. Siti Zuhro merespon perilaku pemimpi negara Indonesia, Joko Widodo perihal etika usai menyatakan dirinya memihak pada salah satu paslon, Prabowo Subianto.
"Seringkali kalau ngomong etika tidak ada pasalnya, jadi mereka fine fine saja. Termasuk bansos presiden kemarin, sistem yang ada karena memberi peluang penyimpangan distorsi, terkait dengan peran politik penyalur kepentingan tentu seni untuk kekuasaan saja," kata Siti Zuhro dalam Diskusi mingguan "Forum Insan Cita" melalui channel YouTube, Minggu, (4/2/2024).
Baca Juga: Anies Punya Modal Cukup untuk Kembali Memimpin Kota Jakarta!
Moral politik mengandung makna yang sangat dalam, etika politik untuk meredam menghalalkan semua cara, elite aktor dan tokoh seharusnya mampi merefleksikan meneladani, berpengaruh positif jujur dan adil.
Baca Juga: Peneliti BRIN: Pilgub Jakarta Masih Sangat Cair Sampai Kini!
"Dan Luber, ini yang harus dilakukan, pentingnya tidak bisa ditawar mestinya berdemokrasi yang berpolitik melandaskan pancasila tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, kesadaran dan kepantasan moral. Ini diperlukan supaya tidak tercabut dari akar kita, bahwa ada pernyataan besar, menghasilkan uud 2002 itu artinya konstitusi kita kehilangan rohnya, apakah pancasila masih eksis, priambul konstitusi ada di situ," urainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Siti Zuhro: Dukungan untuk Kaesang Sudah Bagus, Tapi Tak Punya Prestasi
Dalam mengamalkan pancasila adil beradab, rasa malu dan siap mundur sebagai pemimpin melanggar etika melanggar hukum karena sudah 78 tahun, pemilu sudah 13 kali sampai 2024 masa iya seh tidak mau mengedepankan nilai budaya dan lebih gentle. Urgent ditetapkan disaat negeri ini tepuruk dan maraknya skandal korupsi.
Editor : Pahlevi
