Guru Besar Sosiologi Unair Kritik Politik Dinasti dan Pemanfaatan Kekuasaan

author Dani

- Pewarta

Senin, 05 Feb 2024 13:00 WIB

Guru Besar Sosiologi Unair Kritik Politik Dinasti dan Pemanfaatan Kekuasaan

i

Dok. Pribadi

Surabaya (optika.id) - Susul pernyataan UI, UGM, UII hingga UNPAD, 120 Alumni Universitas Airlangga beserta kolega sejawatnya mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, seruan ini bernama "Unair Memanggil". Mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, baik seperti politik dinasti serta penyalahgunaan kekuasaan. 

Guru Besar Sosiologi FISIP Unair, Prof. Hotman Siahaan menyatakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik. Ia tidak menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dan alat negara untuk mendukung salah satu kandidat. 

Baca Juga: Anies Bahas Akar Masalah Pangan dalam Acara Gagas RI di Universitas Airlangga

"Presiden, itu tak boleh berpihak, apalagi dalam politik elektoral menghentikan segala praktik untuk melanggengkan politik keluarga, ujar Hotman, Senin, (5/2/2024). 

Ia juga memberikan peringatan kepada presiden dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan orang-orang yang berkuasa. 

"Permilu harus jujur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan penddidikan politik warga negara," tambahnya. 

Baca Juga: LSF RI Gelar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan Tajuk "Cerdas Memilah dan Memilih Tontonan"

"Pergurutan tinggi senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik. Sikap ini merupakan seruan moral dan bukan politik praktis, sikap ini juga bentuk menjalankan dan menjunjung demokrasi," tegasnya lagi. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Semangat para civitas Akademika Unair ini telah terbangun karena almamater ini mempunyai dua orang martir yang masih belum ditemukan keberadaannya. Yaitu Herman dan Bimo Petrus, alumni FISIP Unair dan kampus mengetahui itu. Kedua mahasiswa FISIP Unair ini merupakan pejuang aktivis 1998 yang saat itu tim aparat memiliki nama tim mawar dan dipimpin oleh Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Apa Itu Nanoteknologi? Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?

Pada akhirnya, sikap tersebut datang dari pribadi intelektual UNAIR yang merasa terpanggil melihat situasi negara. "Jika institusi tidak mengakui atas nama kampus tidak mengakui, tidak masalah. Jika atas nama institusi memang harus ada prosedur, harus secara lembaga dan kami tidak menggunakan itu," pungkas Prof. Hotman Siahaan. 

Acara ini digelar di depan halaman gedung Pascasarjana, Kampus B, Unair. Pernyataan sikap disampaikan membawa tema "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik".

Berikut 4 pernyataan sikap 120 sivitas akademika Unair: 

  1. Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
  2. Mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam, karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
  3. Mendesak penyelenggaraan Pemilu luberjurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalakan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara
  4. Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU