Jakarta (optika.id) - Netralitas aparatur negara, khususnya TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), menjadi sorotan menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024. Banyak elemen masyarakat yang mempertanyakan sikap dan peran mereka dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, diminta untuk memperbarui pernyataannya terkait netralitas aparatur negara. Sebelumnya, Jokowi pernah membuat pernyataan kontroversial dengan membawa kertas yang bertuliskan presiden boleh kampanye dan boleh memihak.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
Pernyataan itu dinilai oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, sebagai pernyataan yang berbahaya dan menyesatkan. Menurutnya, pernyataan itu bisa memicu aparatur negara untuk tidak netral dan berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Presiden ini mirip emak-emak ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) sering demo bawa kardus yang kritik penguasa di depan Sarinah Jakarta Pusat,” ujar Muslim, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Muslim menyarankan agar Jokowi memperbaharui pernyataannya dengan menegaskan bahwa TNI-Polri, BIN, ASN, menteri-menteri, dan semua jajaran pemerintahan harus netral dalam Pilpres 2024. Ia juga mengingatkan agar Jokowi menghormati aturan pemilu yang Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, umum, bebas, rahasia).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Maka, Jokowi harus memperbaharui pernyataannya, setelah nenteng kardus berisi UU Pemilu yang tidak lengkap itu. Dia harus bikin pernyataan lagi, bahwa TNI-Polri, BIN, ASN, harus netral, menteri-menteri harus netral, termasuk semua jajaran di bawahnya, termasuk para gubernur,” kata Muslim.
Baca Juga: Cawe-cawe Pilpres, Usulan Angket Harusnya Ditujukan ke Jokowi
Muslim juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan memihak itu merusak Pilpres, demokrasi, dan Pemilu. Ia mengapresiasi petisi dan seruan dari para guru besar dan akademisi 50 kampus terkemuka yang meminta netralitas aparatur negara2345.
“Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan memihak itu merusak Pilpres, demokrasi, dan Pemilu. Petisi dan seruan dari para guru besar dan akademisi 50 kampus terkemuka harusnya jadi peringatan keras,” pungkas Muslim.
Editor : Pahlevi
