Jakarta (optika.id) - Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi meragukan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak akan berkampanye menjelang Pilpres 2024.
Simon menyampaikan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (8/2/2024).
Baca Juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Awalnya, ia menyatakan inti persoalan yang memicu gelombang aksi kalangan akademisi yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi saat ini adalah tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Yang menjadi inti dari persoalannya itu kan apa yang sudah diungkapkan pada 1998, yaitu persoalan KKN, korupsi, kolusi, kongkalikong, artinya main bersama, dan nepotisme, ucapnya.
Nepotisme itu kelihatan kuat dengan pencalonan putra dari pak presiden, yang kemudian terbukti secara etis merupakan pelanggaran berat.
Suara-suara yang menyoroti hal itu, lanjut Simon, muncul setelah adanya pencalonan yang direspons keras masyarakat, khususnya akademisi.
Saat ditanya apakah presiden mendengar suara-suara yang diserukan oleh para akademisi, Simon berpendapat suara itu didengar.
Pak presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tapi pertanyaannya begini, apakah pak presiden bisa dipercaya, begitu?
Baca Juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan
Karena beberapa kali omong A kemudian nyatanya B, lalu A lalu B, tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Simon lalu mencontohkan pernyataan Jokowi tentang presiden diperbolehkan berkampanye.
Itu tadi, beliau mengatakan tidak berkampanye, padahal boleh berkampanye sebelumnya dia membuat pernyataan. Bahkan pernyataan kedua dengan tulisan besar.
Kita tahu juga diskusi itu selain boleh berkampanye, ada dua aturan lain, yaitu berkaitan dengan kalau dia kemudian tidak menjadi calon. Kedua, berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga berkaitan dengan cuti, bebernya.
Baca Juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!
Syarat-syarat presiden boleh berkampanye tersebut, lanjut Simon, tidak disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataannya.
Ini hal-hal yang terakhir kan tidak dikatakan. Jadi dia mengambil satu hukum lalu kemudian mengatakan itu seakan-akan pernyataan resmi tapi tidak mengatakan dua hukum yang lain, itu yang menurut saya problematis.
Sebelumnya Jokowi menegaskan dirinya tak akan berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
"Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024), sebagaimana dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Editor : Pahlevi
