Surabaya (optika.id) - Film dokumenter eksplanatori, Dirty Vote resmi disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Film ini tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024.
"Saya punya pesan sederhana, satu tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman," ujar Zainal Arifin Mochtar dalam pembukaan film dokumenter ini, dilansir dari YouTube Dirty Vote, Minggu, (11/2/2024).
Baca Juga: Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Sulit Kabulkan PHPU!
Kemudian, Bivitri Susanti mengatakan bahwa dia mau terlibat dalam film agar semakin banyak masyarakat tahu bahwa Pemilu ini tidak baik-baik saja.
"Saya terlibat dalam film ini karena banyak orang yang makin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar basa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri.
Selanjutnya, Feri Amsari menambahkan, film Dirty Vote akan memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan.
"Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya Pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka," kata Feri.
Bivitri juga meminta agar kecurangan yang terjadi tidak boleh didiamkan khususnya atas nama kelancaran Pemilu. "Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran Pemilu," tegasnya.
Baca Juga: Prof Muhammad: Ketika Pencalonan Gibran Lolos, Pilpres Selesai!
Film Dirty Vote yang berdurasi selama 1 jam 57 menit 21 detik itu memperlihatkan fakta-fakta dan data-data bagaimana kecurangan Pemilu berjalan. Dimana di akhir film, ketiga Ahli Hukum Tata Negara itu memberikan pernyataan pamungkasnya. Diawali dari Feri Amsari yang mengatakan jika semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," katanya.
Lalu, Zainal pun mengatakan jika persaingan politik dan perebutan kekuasaan yang disusun bersama-sama kini digerakkan oleh satu pihak pemegang kunci.
Baca Juga: Pelanggaran Berat Pemilu, Ada Intervensi Menteri Saat Putusan Gibran?
"Persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," tuturnya.
Skenario kecurangan Pemilu ini, ujar Bivitri telah dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara. "Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah," jelasnya.
"Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma dua mental culas dan tahan malu," tutupnya.
Editor : Pahlevi
