Jakarta (optika.id) - Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, membantah bahwa partainya akan menjadi oposisi, karena Pemilu 2024 belum selesai. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU, dan tidak akan diam jika ada pelanggaran undang-undang.
Oposisi apa ya, kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai kok, ujar OSO setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
OSO mengatakan bahwa ia menemukan banyak pelanggaran undang-undang dalam Pemilu 2024, yang berarti pelanggaran kepada Republik Indonesia (RI). Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berani menempuh jalur hukum untuk menegakkan keadilan.
Ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti ga? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari, undang-undang loh, kata OSO.
Itu bahaya ngerti? Nah kita tidak mau berandai-andai ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar, lanjutnya. "(Tindakan) Hukum (bakal diambil), (karena ini) negara hukum.
Baca Juga: Yusril Buktikan Sengketa Pilpres AMIN Hanya Asumsi, Bukan Bukti
Kalau merasa kuat mengatur hukum ya silahkan, nanti kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai ohhhhh ini hukumnya sudah ga bener, gitu," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Ia mengatakan bahwa kekuasaan yang terpusat di periode kedua pemerintahan Jokowi memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga dibutuhkan kritik dan pengawasan.
Berada di luar pemerintahan, kata Hasto, adalah suatu tugas patriotik yang pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan 2009. Ia mengatakan bahwa tugas tersebut merupakan peran untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan membela kepentingan rakyat.
Baca Juga: Tok!, Prabowo-Gibran Capai Angka Tertinggi Sebanyak 96.214.691 Suara
Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.
Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto, dikutip Kamis (15/2/2024).
Editor : Pahlevi
