Arah Koalisi Jika Prabowo Diangkat Jadi Presiden, Banyak yang Putar Haluan

author Uswatun Hasanah

- Pewarta

Selasa, 20 Feb 2024 14:21 WIB

Arah Koalisi Jika Prabowo Diangkat Jadi Presiden, Banyak yang Putar Haluan

Surabaya (optika.id) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin meyakini jika tidak semua partai politik (parpol) pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal siap menjadi oposisi. Pasalnya, hanya PKS dan PDIP saja yang teruji berada di luar kekuasaan dan garang.

"Sebenarnya yang paling kuat untuk bisa menjadi oposisi, ya, PDIP: punya pengalaman di Orde Baru dan di masa SBY selama 10 tahun. PDIP punya DNA beroposisi. PKS juga pernah menjadi oposisi," tutur Ujang kepada Optika.id, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga: Yusril Buktikan Sengketa Pilpres AMIN Hanya Asumsi, Bukan Bukti

Lebih lanjut, dia menyebut jika PKS peluangnya masih 50:50 dengan kata lain, PKS berpotensi bisa gabung ke pemerintahan, dan bisa juga beroposisi.

"Nah, NasDem kemungikinan besar bergabung dengan 02. PKB kelihatannya juga bergabung dengan pemerintah. Jadi, saya melihat arah-arah koalisi partai seperti itu," sambungnya.

Meskipun begitu, dirinya tidak bisa memastikan kapan peta oposisi dan pendukung pemerintahan Prabowo mantap. Sebabnya, semua masih tergantung pada kompromi politik yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

"Semuanya masih cair, semua tergantung ketua umum masing-masing di koalisi yang kalah tersebut, baik 01 maupun 03. Semuanya masih banyak kemungikinan terkait skema koalisi itu. Tapi, DNA oposisi itu ada pada PDIP dan kemungikinan besar menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo," kata Ujang.

Kendati demikian, PKB dan Partai Nasdem diprediksi bakal berubah haluan menjadi pendukung pemerintahan mendekati pengumuman kabinet Prabowo. Hal ini juga tertera sebagaimana pengalaman mereka yang sebelumnya.

"Saat ini, mungkin juga sudah ditawari, didekati oleh kubu Prabowo. Tapi, soal kapan keputusan berputar haluan mendukung pemerintah, ya, tergantung mereka saja. Biasanya tarik-ulurnya menjelang persiapan penyusunan kabinet," jelas Ujang.

Menurut Dosen Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu, ada pertimbangan untung rugi di setiap keputusan mengubah arah dukungan partai. Baik sedari awal, maupun di tengah periode pemerintahan. Setidaknya, kata Ujang, akan lebih enak dan mendapatkan kue kekuasaan sedari dini apabila putar haluan itu dilakukan sebelum Prabowo resmi memimpin.

Baca Juga: PKS Usai KPU Memutuskan Hasil, Pertandingan Belum Selesai!

"Kalau di tengah jalan, kan, dianggap ketinggalan kereta," bebernya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ujang di sisi lain juga berharap agar seluruh parpol pengusung AMIN dan Ganjar berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan. Pasalnya, ini demi menjamin adanya koreksi terhadap jalannya roda pemerintahan Prabowo.

"Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Di saat yang bersamaan, membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Oposisi yang kuat dan tangguh itu membutuhkan oposisi yang besar Dan banyak. Makanya, kalau 01 Dan 03 bergabung beroposisi, kan, bagus agar nanti ada check and balances kekuasaan," ucap Ujang.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nyaris dipastikan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini. Alhasil, beberapa parpol pun mulai melontarkan wacana atas sikapnya dalam pemerintahan berikutnya meskipun penghitungan resmi (real count) dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dilakukan.

Baca Juga: Tok!, Prabowo-Gibran Capai Angka Tertinggi Sebanyak 96.214.691 Suara

Sikap seperti itu ditunjukkan oleh PDIP. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mengisyaratkan untuk tidak akan bergabung dengan pemerintahan 2024 – 2029 meskpun Prabowo berniat merangkul lawan-lawannya pada Pilpres.

Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, berada di luar pemerintahan bukanlah hal yang aneh bagi partainya. Pasalnya, PDIP berpengalaman menjadi oposisi dari tahun 2004 – 2014 ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan [adalah] suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024) lalu.

 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU