Jakarta (optika.id) - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi rencana PDI Perjuangan (PDIP) akan menjadi partai oposisi pada pemerintahan mendatang.
Gibran mengaku tak mengambil pusing ihwal rencana langkah politik partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.
Baca Juga: Gibran Garis Keras (GGK) Dukung Fandi Utomo Bersaing di Pilbup Sidoarjo
"Ya, itu, monggo," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (19/2/2024), dikutip dari video YouTube Kompas TV.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Dia menyebut, pada Pemilu 2009, terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Baca Juga: Gibran No Komen Soal Namanya Masuk Bursa Pengganti Ketum Golkar
Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi pada Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, ujar Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.
Baca Juga: PDIP: Ada Pihak yang Akan Cawe-Cawe di Pilkada Mendatang
Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat, ungkap dia.
Adapun jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakayat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada Pemilu 2009.
Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis, katanya.
Editor : Pahlevi
