Jakarta (optika.id) - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN,' Ari Yusuf Amir mengatakan, tengah mengumpulkan data dan fakta serta bukti, termasuk para saksi mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, kata dia, upaya tersebut terhalang beberapa kendala di antaranya adanya intimidasi terhadap para saksi.
Baca Juga: Tim Hukum AMIN Siapkan Sengketa Gugatan Pemilu, Tekankan Soal Ini
"Memang kami mengalami kendala, saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam," kata Ari melansir WartaKota, Rabu (21/2/2024).
Adapun bukti-bukti itu bakal diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami saat ini berhasil mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian, jadi bukan hanya informasi tapi nilai pembuktian. Itulah yang sekarang dikumpulkan oleh kawan-kawan THN untuk kami nanti siapkan untuk diproses di Bawaslu dan di MK," jelasnya.
Dia menyebut, hasil temuan THN AMIN menunjukkan bahwa kecurangan Pemilu 2024 telah berlangsung sejak lama.
Bahkan, kecurangan telah ada pra-pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.
Baca Juga: Pesan Anies ke Relawan, Perjalanan Masih Panjang
"Jauh sebelum proses pencoblosan, sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengungkapkan bahwa kecurangan-kecurangan itu melibatkan pimpinan-pimpinan negara.
Baik penyelenggara pemilu maupun Aparat Penegak Hukum atau APH, hingga kepala desa.
Baca Juga: Tim Hukum Amin dan Ganjar Komunikasi Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
"Ini fakta-fakta yang ada di lapangan yang kami kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan di persidangan," jelasnya.
Pihaknya juga sudah menemukan saksi-saksi yang bersedia dan siap untuk memberikan kesaksian di persidangan jika diperlukan. Namun sangat disayangkan adanya intimidasi terhadap para saksi.
Pihaknya, kata dia, telah berhasil memperoleh bukti kecurangan Pemilu 2024.
Editor : Pahlevi
