Surabaya (optika.id) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menegaskan jika lembaga anti rasuah itu belum dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis yang bahkan sudah mulai didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.
"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Nawawi dalam keterangannya di media, dikutip Optika.id, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga: Prabowo Disarankan Putuskan Hubungannya dengan Jokowi!
Kendati demikian, salah satu fungsi KPK menurut Nawawi adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap segala kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah program makan siang dan susu gratis apabila sudah dijalankan oleh pemerintahan yang baru nantinya.
"Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya," tutur Nawawi.
Untuk diketahui, Program Makan siang dan Susu Gratis ini merupakan program usulan sekaligus unggulan yang digadang-gadang bisa mengatasi stunting dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Paslon tersebut, dalam dokumen visi-misinya, menjelaskan jika program makan siang gratis itu bertujuan agar mengatasi masalah stunting atau tengkes. Sedangkan, sasarannya adalah siswa pra sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta pesantren.
Baca Juga: Jokowi Sudah Layak Disandingkan dengan Pemimpin Korup di Dunia?
Tak hanya program makan siang gratis, bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia akan diberikan guna meningkatkan kesehatan serta membantu ekonomi keluarga. Target dari program tersebut adalah 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun Perancangan APBN 2025 ini merupakan program terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pelaksanaan APBN 2025 ini nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan yang selanjutnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta agar pembahasan dan perancangan APBN kali ini harus semakin dipertajam. Maka dari itu, dia berharap agar APBN bisa menjawab berbagai masalah structural maupun fundamental.
Baca Juga: Indikator Jokowi Layak sebagai Nominator Presiden Terkorup Dunia, Apa saja Itu?
APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia, ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2/2024) lalu.
Editor : Pahlevi
