Jakarta (optika.id) - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan kewajaran pemberian pangkat kehormatan jenderal bintang empat untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Dia menilai pemberian tersebut dinilai tak masuk akal dengan pangkat tersebut yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Refly Harun: Kecurangan Pilpres Kali Ini Sangat Ganas
Menurut saya, ini benar logikanya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak lagi mengerjakan kerja-kerja militer, lalu dikasih pangkat militer kan enggak masuk akal. Pakai common sensesaja enggak masuk akal, kata Refly harun di acara Deklrasi Gerakan Rakyat Menolak Pemilu Curang di Gedung GBN, Jakarta Pusat, Rabu, (28/2/2024).
Lalu dia mempertanyakan alasan pemberian gelar tersebut ke Prabowo.
Lah ini belum selesai (dari Menhan) lalu apa yang menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo, kata dia.
Dia pun mengutip pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin yang juga membeberkan bahwa pemberian tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda. Pemberian mestinya diberikan kepada prajurit TNI aktif.
Baca Juga: Refly Harun: Ini yang Dibutuhkan Anies Baswedan Agar Menang
Bagaimana mungkin seorang naik pangkat militer tapi dia tidak berdinas di militer lagi, tanya Refly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Refly, pemberian apresiasi dari negara tersebut kepada menteri juga tidak tepat. Karena, lanjutnya, Prabowo belum pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.
Nanti lah kalau Prabowo pensiun dapat bintang penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama, seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, walau pun dia enggak ambil tapi tetap diantarkan ke rumahnya, ujarnya.
Baca Juga: Refly Harun Wanti-Wanti Polisi Tidak Bertindak Anarkis Demo Besok!
Dia menuturkan pemberian penghargaan biasanya dilakukan oleh presiden yang baru. Namun dia mempertanyakan konteks pemberiannya.
Biasanya oleh presiden yang baru, nah tetapi inikan aneh pertama, dia belum pensiun, kedua, konteks pemberiannya atas jasa dibidang apa? Masa Prabowo, kan enggak punya jasa sangat istimewa bagi nusa dan bangsa negara ini. Sebagai menteri pertahanan si yes. Semua menteri itu biasa umum-umum saja, tambahya.
Editor : Pahlevi
