Jakarta (optika.id) - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pemerintahan baru setelah kepemimpinannya agar berhati-hati dalam mengelola negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya, kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat (1/3/2024).
Baca Juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Jokowi menjelaskan, alasannya menyampaikan demikian karena Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta.
Oleh sebab itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.
"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan, ucapnya.
Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.
Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung, bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan, ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan
Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu, justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Jokowi mengatakan, tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi.
"Saya kasih contoh seperti tambang Freeportyang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya," ujarnya.
Menurut dia, tidak mudah membangun smelterkarena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol dan sebagainya.
Maka, dengan pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, akan memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.
Baca Juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!
"Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter, ujarnya.
Dan insyaallah pada Juni 2024, smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja.
Jokowi mengatakan, hilirisasi tidak hanya akan didorong industri tambang saja, akan tetapi juga perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan industri lainnya.
"Semuanya akan kita hilirisasikan agar dapat nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan," kata Jokowi.
Editor : Pahlevi
