Surabaya (optika.id) - Proses pengajuan Hak Angket untuk Pilpres semakin menguat tidak hanya dilakukan oleh paslon, tetapi juga dilakukan oleh partai politik sehingga akhir-akhir ini dikaitkan dengan Pemilihan Umum. Pemilu pada dasarnya jadi mandat kedaulatan rakyat, pemilu ini memiliki berbagai asas, umum jujur adil bebas rahasia. Azas dibuat berdasarkan sistem pemilu berkeadilan dan ini penting menjalankan demokrasi.
"Sebagai sarana dan mekanisme membenahi ketidakberesan itu dan memberikan sanksi. Penyelenggaraan disebabkan berbagai persoalan secara hukum dan politik, pemilihan umum tidak hanya dapat diselesaikan melalui politik. Angket dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahana dalam bidang politik," ujar Susi Dwi Harijanti saat memaparkan, Minggu, (3/3/2024).
Jika dilihat, Hak Angket berdasarkan sejarah yang telah dipraktekkan sejak lama. Dilansir melalui studi diketahui Prancis telah membentuk komite parlemen dan ada beberapa tujuan, atau wewenang ini diberikan kepada badan perwakilan rakyat dalam rangka akuntabilitas pemerintah. Ada pemahaman terhadap masalah publik tertentu. Apabila Angket memperoleh hasil yang dicapai itu berguna untuk perbaikan kedepan.
"Makanya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, pertama anggota badan perwakilan rakyat akan menyelidiki fakta siapa yang bertanggungjawab. Kedua menilai efetivitas kebijakan pemerintah saat ini, yang paling terasa oleh rakyat adalah bagaimana harga beras melambung tinggi, mengapa penting karena ini kebutuhan dasar yaitu kebutuhan pangan, jika melihat kelangkaan beras, apa ada kaitannya dengan bansos. Terlihat tidak mengikutsertakan kementerian sosial, bagaimana proses pemberian sesuai peraturan itu," terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika Hak Angket akan dilakukan akan mencerminkan dua aspek, kemudian akan terlihat adanya potensi teknikal. Potensi teknikalitis dari pelaksanaan hak angket tersebut. Ini diselenggarakan juga memperoleh produk akhir, laporan yang detail. Aspek kedua, toking, kesempatan yang diperoleh mereka saat oposisi dan pertanyaan adanya laporan disampaikan dikategorikan sebagai minoritas.
"Isu-isu topical isu akan memperlihatkan fleksibilitas saat memilih topik tersebut. Tetapi paling mengemuka, paling memberikan pengaruh paling besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam aspek ini paling penting adalah public hiring, sangat penting selama proses dilakukan maka seharusnya public hiring bersikap terbuka agar rakyat bisa menilai," tegas dia.
Editor : Pahlevi
