Jakarta (optika.id) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadiberpendapat saat ini sudah tepat untuk membicarakan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
Dalam dialog Kompas Petang, KompasTV, Minggu (17/3/2024), Burhanuddin mengatakan, saat ini rekapitulasi suara Pemilihan Umum 2024 tingkat provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah selesai.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Mengapa Koalisi Perubahan mengambil kesempatan untuk membicarakan Pilkada DKI lebih cepat? Karena memang betul seperti yang Pak Hermawi (Taslim) sampaikan, rekapitulasi sura tingkat provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah kelar ya, tinggal menunggu formalitas penghitungan, bebernya.
Berdasarkan hasil yang ada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Kita tahu PKS unggul dan kemungkinan besar akan menjadi ketua DPRD, kemudian NasDem juga mengalami kenaikan tajam dan akan menduduki posisi sebagai wakil ketua, termasuk PKB yang naik secara tajam pula.
Jadi ada insentif politiknya, ada rasionalitasnya mengapa Koalisi Perubahan tetap dilanjutkan, terutama dalam menentukan alat kelengkapan dewan di DPRD provinsi, tuturnya.
Saat ini, lanjut dia, pertanyaan yang belum tuntas dijawab adalah terkait pengumuman hasil pilpres yang belum selesai adalah siapa calon gubernurnya.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Pertanyaannya, kalau misalnya Mas Anies diputuskan kalah dalam pilpres dan kemudian jalur politik maupun jalur hukum juga mentok, pertanyaannya apakah Mas Anies akan nganggur lima tahun ke depan kalau tidak maju di Pilkada DKI. Belum tentu juga, bebernya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mas Anies masih ada potensi untuk maju karna baru sekali menjadi gubernur. Kalau Mas Anies maju, nama-nama lain tadi langsung lewat semua itu.
Saat ditanya menurut analisisnya apakah Anies akan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Burhanuddin menyebut bahwa posisi politik Gubernur DKI hanya kalah oleh presiden dan wakil presiden.
Gubernur DKI itu RI 3, jadi posisi politiknya itu hanya kalah dibanding prseiden dan wakil presiden, bahkan dalam taraf tertentu lebih tinggi secara politik sebagai Gubernur DKI ketimbang wapres.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Jadi poin saya, terlalu sayang kalau misalnya posisi Gubernur DKI Jakarta itu dilewatkan, meskipun DKI sudah kehilangan posisinya sebaga ibu kota negara, tegasnya.
Secara simbolik dan politis, menurutnya Gubernur DKI masih penting, dan Anies masih memerlukan panggung yang lebar, terutama dalam konteks persiapan Pilpres 2029.
Editor : Pahlevi
